Infokaltim.id, Penajam – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memastikan akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pembangunan pelabuhan yang masuk dalam agenda proyek strategis yang diperjuangkan pemerintah daerah .
Terutama jika proses pembangunan menyangkut pembebasan lahan yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Wakil Ketua II DPRD PPU, Andi Muhammad Yusuf, mengatakan pembangunan pelabuhan tersebut merupakan program yang digadang-gadang menjadi pusat kegiatan ekonomi kelautan sekaligus membuka sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru.
Ia berharap proses pembangunannya berjalan sesuai perencanaan.
“Saya yakin kalau itu jadi pekerjaan strategis yang diperjuangkan pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Pasti sudah melalui evaluasi pemerintah pusat dan dikontrol pemerintah provinsi maupun kabupaten. Mudah-mudahan pelaksanaannya berjalan sesuai program yang telah ditetapkan,” kata Andi.
Terkait kebutuhan lahan, ia menjelaskan kewenangan pengadaan tanah berada pada pemerintah. Namun, apabila pembebasan lahan membutuhkan pembiayaan melalui APBD, DPRD harus dilibatkan dalam pembahasan anggarannya.
“Kalau terkait pembebasan lahan dan sebagainya, tentu dikonsultasikan dengan DPRD karena harus melalui APBD. Kalau tidak menggunakan APBD, DPRD menjalankan fungsi pengawasan,” jelasnya.
Menurutnya, pengawasan diperlukan agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan peruntukan anggaran.
Diketahui rencana pembangunan Pelabuhan Nenang dilihat dari aktivitas kapal di perairan Penajam yang cukup tinggi. Kapal-kapal tersebut, dinilai perlu berlabuh dengan fasilitas pelabuhan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan selama di kawasan tersebut.
Pemda PPU sendiri kini tengah menyiapkan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) sebagai bagian dari pengelolaan.
“Harapannya dapat berjalan sesuai perencanaan pemerintah dan memberikan manfaat bagi pengembangan wilayah PPU,” pungkas Andi.
[say|adv dprd ppu]
