Infokaltim.id, Penajam – Dua badan usaha milik daerah (BUMD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Perumda Benuo Taka dan Benuo Taka Energi, diminta membenahi sistem pengelolaan agar mampu menghasilkan pendapatan bagi daerah.
Kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) perlu menjadi ukuran utama kinerja perusahaan, terlebih pemerintah telah memberikan dukungan melalui penyertaan modal.
Anggota DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani, menilai pembenahan BUMD harus dimulai dari sistem kerja dan model bisnis. Menurut dia, evaluasi perusahaan tidak cukup hanya berkutat pada jajaran manajemen tanpa melihat hasil usaha yang dihasilkan.
“Pembenahan Perumda harus dimulai dari sistem pengelolaannya. Kita perlu melihat bagaimana perusahaan dijalankan, usaha apa yang dikerjakan, dan hasil apa yang bisa diberikan kepada daerah,” ujarnya.
Bijak mempertanyakan besaran pendapatan yang telah disumbangkan kedua perusahaan tersebut kepada PAD. Ia menilai kontribusi yang masih minim perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, sebab BUMD semestinya mampu mengembangkan kegiatan usaha yang produktif.
“Berapa pendapatan yang dihasilkan kemudian diaetorkan kepada daerah? Minim dan tidak maksimal. Namanya perusahaan daerah itu harus mampu menjalankan usaha yang menghasilkan keuntungan,” katanya.
Salah satu peluang usaha yang turut disinggung ialah rencana pengelolaan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) melalui Perumda. Bijak menilai rencana tersebut memiliki prospek untuk menambah kegiatan usaha perusahaan daerah.
“Bagus rencana itu. Terlebih dikelola dengan perhitungan bisnis yang matang dan sistem pengawasan yang jelas. Apapun saya kira bisa diupayakan,” ujarnya.
Meski mendukung rencana tersebut, ia mengingatkan agar pengembangan usaha disertai perhitungan bisnis yang jelas. Perumda harus memiliki target pendapatan, mengetahui potensi keuntungan, dan menjalankan evaluasi secara berkala.
Bijak berharap pemerintah daerah dapat memastikan setiap peluang usaha yang diberikan kepada BUMD benar-benar dikelola secara profesional dan memberikan hasil bagi keuangan daerah.
“Harapannya keberadaan perusahaan daerah tidak hanya bergantung pada dukungan modal pemerintah, tetapi juga mampu membangun sumber pendapatannya sendiri,” tutup Bijak.
[say|adv dprd ppu]
