Minggu, November 22, 2026
BerandaBeritaIshaq Rahman Minta Forum TJSL Susun Program Kerja Sebelum Menentukan Prioritas

Ishaq Rahman Minta Forum TJSL Susun Program Kerja Sebelum Menentukan Prioritas

Infokaltim.id, Penajam – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) meminta Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) membangun mekanisme perencanaan yang jelas sebelum menetapkan prioritas program perusahaan. Forum yang baru terbentuk sekitar satu bulan itu diharapkan tidak langsung mengelompokkan kegiatan tanpa didahului pembahasan bersama seluruh anggota.

Anggota DPRD PPU, Ishaq Rahman, menilai penyusunan program kerja harus menjadi agenda awal forum. Seluruh unsur yang terlibat perlu duduk bersama untuk menentukan kebutuhan pembangunan yang dapat didukung melalui kontribusi dunia usaha.

Ia mempertanyakan pembahasan dan pengelompokan program yang telah beredar sebelum forum menggelar rapat anggota untuk menyusun arah kerja bersama.

Menurutnya, pertemuan dengan pimpinan perusahaan memang diperlukan untuk membangun koordinasi. Namun, agenda tersebut semestinya mengikuti pembahasan internal forum, bukan mendahului proses penyusunan program kerja.

“Posisinya mestinya rapat anggota forum dulu. Mereka menyusun program kerjanya, menentukan apa yang menjadi prioritas, baru kemudian dibicarakan bersama pihak perusahaan,” ujar Ishaq.

Ia juga menyarankan pengelola Forum TJSL PPU mempelajari pola kerja daerah lain di Kalimantan Timur yang dinilai telah menjalankan forum secara efektif. Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang menjadi contoh daerah yang menurutnya dapat dijadikan referensi.

Ishaq menilai PPU tidak perlu mencari model terlalu jauh apabila praktik pengelolaan forum yang sudah berjalan dapat dipelajari dari daerah sekitar. Hal terpenting adalah memastikan forum memiliki sistem kerja, pembagian peran dan mekanisme pengawasan yang jelas.

Salah satu mekanisme yang ia usulkan ialah menjadikan Forum TJSL sebagai wadah musyawarah perencanaan pembangunan setelah Musrenbang pemerintah daerah. Melalui pola itu, kebutuhan masyarakat dapat dihimpun dan disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan pemerintah maupun perusahaan.

Hasil pembahasan kemudian disinkronkan dengan Musrenbang tingkat kabupaten. Program yang dapat dibiayai melalui APBD tetap menjadi tanggung jawab pemerintah, sedangkan kebutuhan lain yang belum terakomodasi dapat ditawarkan kepada perusahaan melalui Forum TJSL.

“Jadi harus jelas mana yang dicover pemerintah melalui APBD dan mana yang bisa dilaksanakan melalui Forum TJSL. Jangan sampai program perusahaan bertabrakan dengan program pemerintah,” jelasnya.

Ia menilai pola tersebut semakin relevan dengan kebijakan efisiensi fiskal yang membatasi ruang belanja pemerintah daerah. Kontribusi perusahaan dapat menjadi salah satu sumber dukungan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang belum terjangkau anggaran daerah.

Ishaq juga menekankan pentingnya membedakan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang bersifat rutin dengan program TJSL berskala lebih besar. Menurutnya, program yang menyangkut kebutuhan pembangunan daerah perlu dikoordinasikan dalam satu wadah agar sasaran, pelaksanaan dan manfaatnya dapat dipantau.

“Jangan sampai perusahaan hanya mencari keuntungan di daerah kita, tetapi tidak memberikan dampak bagi masyarakat sekitar. Tanggung jawab perusahaan harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.

[say|adv dprd ppu]

Post Views: 12
RELATED ARTICLES

Most Popular

Post Views: 330,715