Infokaltim.id, Penajam – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendesak seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Benuo Taka untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal. Upaya ini perlu dilakukan guna menekan angka pengangguran daerah serta memastikan kehadiran dunia usaha memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten PPU, Irawan Heru menyoroti masih banyaknya perusahaan yang belum mematuhi ketentuan kuota penyerapan tenaga kerja lokal sebesar 70 hingga 80 persen. Kondisi tersebut memicu dugaan masih maraknya praktik rekrutmen tertutup yang merugikan para pencari kerja asli daerah.
“Pengangguran masih banyak disini, karena banyak perusahaan-perusahaan yang tidak mau mengikuti aturan pemerintah dengan membuka lowongan 70-80 persen tenaga pekerja lokal,” ungkapnya.
Selain persoalan kuota rekrutmen, DPRD juga menyoroti fenomena perusahaan yang menjalankan proyek atau aktivitas operasional di wilayah Penajam, namun tidak memiliki kantor perwakilan resmi di Kabupaten PPU. Akibatnya, proses koordinasi ketenagakerjaan menjadi sulit dan mayoritas pekerja justru didatangkan dari luar daerah.
“Terus juga banyak perusahaan yang hanya lokasi kerjanya di penajam tapi tidak punya kantor perwakilan disini, kami mendorong kepada pelaku usaha perusahaan ikut membantu menekan angka pengangguran di penajam, jangan semua perusahaan dari luar dan tenaga kerjanya juga dari luar,” jelasnya.
Irawan juga mengingatkan bahwa Kabupaten PPU telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) terkait tenaga kerja lokal sebagai payung hukum yang mengikat. Oleh karena itu, instansi teknis terkait diminta memperketat pengawasan agar regulasi tersebut dapat ditegakkan di lapangan.
Melalui penegakan regulasi yang konsisten serta komitmen nyata dari pihak perusahaan, DPRD PPU berharap serapan tenaga kerja lokal dapat meningkat secara signifikan demi mendongkrak kesejahteraan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.
[say|adv dprd ppu]
