Infokaltim.id, Penajam – Kehadiran program Gratispol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi alasan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) meminta pemerintah daerah meninjau kembali alokasi beasiswa perguruan tinggi.
Ketua Komisi II DPRD PPU, Thohiron, menilai program bantuan pendidikan dari provinsi perlu menjadi dasar dalam mengevaluasi kebutuhan beasiswa yang dibiayai APBD kabupaten. Ia mempertanyakan apakah program daerah masih diperlukan dengan skema bantuan serupa sudah tersedia bagi mahasiswa asal Kaltim.
Menurutnya, pemerintah kabupaten perlu menghitung kembali sasaran penerima agar anggaran pendidikan tidak dialokasikan untuk kebutuhan yang berpotensi sudah ditanggung program provinsi.
“Sekarang sudah ada Gratispol dari provinsi untuk masyarakat yang memenuhi persyaratan. Jadi, Pemkab perlu melihat lagi siapa yang masih membutuhkan bantuan dan apakah beasiswa kabupaten masih diperlukan,” kata Thohiron.
Selain persoalan sasaran penerima, ia juga meminta kejelasan mengenai kerja sama Pemkab PPU dengan perguruan tinggi. DPRD, kata dia, perlu mengetahui isi nota kesepahaman (MoU), mekanisme pembiayaan, hingga manfaat yang diperoleh daerah dari program beasiswa tersebut.
Ia mengaku belum mendapatkan penjelasan terperinci mengenai substansi kerja sama itu. Padahal, informasi tersebut penting untuk memastikan penggunaan anggaran daerah memiliki tujuan dan hasil yang terukur.
Thohiron menilai program beasiswa perlu memiliki arah yang jelas, termasuk kepastian manfaat setelah mahasiswa menyelesaikan pendidikan. Pemerintah daerah juga perlu menjelaskan bagaimana program tersebut menjawab kebutuhan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di PPU.
“Jangan sampai anggaran sudah dialokasikan, mahasiswa sudah dibiayai sampai lulus, tetapi arah dan manfaat kerja samanya tidak terukur. Itu yang perlu dijelaskan kepada DPRD,” ujarnya.
Ia menyarankan Pemkab PPU membandingkan kebutuhan beasiswa dengan cakupan Gratispol sebelum menetapkan kembali alokasi anggaran. Jika terdapat kebutuhan masyarakat lain yang lebih mendesak dan belum terakomodasi bantuan pemerintah, anggaran daerah dapat dipertimbangkan untuk mendukung sektor tersebut.
Thohiron menyebut pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai beberapa sektor yang bisa menjadi alternatif penggunaan anggaran.
“Anggarannya bisa diarahkan untuk kebutuhan lain, misalnya program pengentasan kemiskinan atau pengembangan UMKM. Jadi, penggunaannya benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
[say|adv dprd ppu]
