Infokaltim.id, Penajam – Terhentinya aktivitas bongkar muat batu bara di Pelabuhan Benuo Taka, Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam, ikut membayangi pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dari sektor kepelabuhanan tahun anggaran 2026.
Sekretaris Komisi III DPRD PPU, Sariman, menyayangkan proyeksi pendapatan yang berpotensi tidak sesuai target. Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah, meskipun ada faktor regulasi nasional yang berada di luar kewenangan daerah.
“Instansi teknis kita undang untuk membahas rencana pendapatan, termasuk kemungkinan koreksi target. Kita sayangkan kalau realisasinya tidak sesuai harapan. Artinya, ada yang perlu dioptimalkan, tetapi ada juga kendala yang memang tidak bisa kita kendalikan,” ujarnya.
Salah satu kendala utama ialah berhentinya aktivitas pemuatan batu bara di pelabuhan tersebut. Selama ini, komoditas batu bara menjadi salah satu sumber penerimaan dari kegiatan kepelabuhanan. Ketika aktivitasnya terhenti, kontribusi pendapatan ikut berkurang dan kegiatan pelabuhan lebih banyak ditopang bongkar muat crude palm oil (CPO).
Data Dinas Perhubungan (Dishub) PPU menunjukkan target penerimaan sektor kepelabuhanan pada 2026 berada di kisaran Rp10 miliar lebih. Kepala Dishub PPU, Agus Dahlan, sebelumnya menjelaskan aktivitas pemuatan batu bara belum berjalan sejak Januari 2026 karena tiga perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan tersebut masih terkendala penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Kondisi itu membuat pemerintah daerah perlu mencari pola pengelolaan yang lebih optimal agar potensi pelabuhan tetap menghasilkan penerimaan bagi daerah.
Sariman menyebut, salah satu rencana yang telah dibahas bersama pemerintah daerah ialah pengelolaan Pelabuhan Benuo Taka melalui Perumda Benuo Taka.
Ia mendukung rencana tersebut, termasuk pembentukan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) agar pengelolaan operasional dan sumber pendapatannya dapat ditangani lebih terarah.
“Selama ini CPO yang masih berjalan, sedangkan batu bara tidak lagi karena regulasi dari pusat. Padahal, potensi pendapatan di sana sekitar Rp10 miliar. Kami berharap pengelolaan oleh Perumda bisa direalisasikan sehingga penerimaan daerah lebih optimal,” katanya.
Menurut Sariman rencana tersebut diharapkan dapat mulai dilaksanakan pada 2027. Dengan pengelolaan yang lebih terstruktur, pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan sumber pendapatan dari berbagai aktivitas kepelabuhanan, tidak hanya bergantung pada satu komoditas.
Ia juga meminta organisasi perangkat daerah terkait segera mengevaluasi proyeksi penerimaan menjelang akhir tahun anggaran. Apabila target 2026 tidak tercapai, hasil evaluasi harus menjadi dasar penyusunan target dan strategi pendapatan pada tahun berikutnya.
“Ini sudah November, waktu sampai akhir tahun semakin dekat. Dinas terkait harus mengoptimalkan potensi yang masih bisa ditarik. Mudah-mudahan kekurangan tahun ini menjadi pemicu agar pada 2027 pendapatan bisa tercapai, bahkan melampaui target,” tutupnya.
[say|adv dprd ppu]
