Minggu, November 22, 2026
BerandaBeritaDPRD PPU Minta Pemkab Buka Formula Pembagian DBH Sawit

DPRD PPU Minta Pemkab Buka Formula Pembagian DBH Sawit

Infokaltim.id, Penajam – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memiliki puluhan ribu hektare perkebunan kelapa sawit. Tetapi besaran Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang diterima daerah justru menjadi pertanyaan DPRD karena dinilai belum sebanding dengan potensi perkebunan yang dimiliki.

Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahruddin M Noor, meminta pemerintah kabupaten membuka data dan formula penghitungan alokasi DBH sawit yang menjadi dasar penetapan dana transfer dari pemerintah pusat.

Menurutnya, DPRD selama ini belum mendapatkan penjelasan terperinci mengenai komponen perhitungan tersebut. Mulai dari luasan perkebunan yang tercatat sebagai wilayah penghasil, tingkat produktivitas hingga porsi pembagian untuk daerah penghasil dan wilayah yang berbatasan langsung.

“Kami ingin tahu data yang digunakan itu seperti apa. Berapa luas perkebunan sawit yang dihitung, berapa bagian untuk daerah penghasil dan bagaimana pembagian untuk daerah yang berbatasan. Selama ini informasi terperinci seperti itu belum kami dapatkan,” ujarnya.

Syahruddin menilai, pemerintah daerah perlu memiliki data perkebunan yang akurat agar dapat mengukur hak fiskal PPU berdasarkan potensi yang dimiliki. Tanpa data itu, daerah akan kesulitan menguji apakah alokasi yang ditetapkan pemerintah pusat sudah sesuai dengan kondisi perkebunan di lapangan.

Satu Data PPU mencatat luas perkebunan sawit pada 2023 mencapai sekitar 46.409 hektare, terdiri dari 29.031 hektare perkebunan swasta dan 17.377 hektare perkebunan masyarakat.

Sementara itu, alokasi DBH perkebunan sawit untuk PPU dalam APBN 2025 tercatat sekitar Rp3,78 miliar. Angka tersebut turun menjadi sekitar Rp2,35 miliar pada alokasi 2026.

Syahruddin meminta Pemkab PPU tidak hanya menerima besaran transfer yang sudah ditetapkan pusat, tetapi juga memahami data dan variabel yang membentuk perhitungan tersebut.

“Kalau kita mau memperjuangkan hasil dari potensi daerah sendiri, kita harus tahu dulu apa yang kita miliki. Luas lahannya berapa, produktivitasnya bagaimana. Jangan sampai kita tidak punya data, lalu hanya menerima berapa pun yang ditetapkan pusat,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah daerah melakukan pendataan dan evaluasi terhadap sektor perkebunan sawit agar memiliki dasar yang kuat ketika berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait alokasi DBH.

[say|adv dprd ppu]

Post Views: 11
RELATED ARTICLES

Most Popular

Post Views: 332,429