Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Samarinda, Irwanto Munawar
Infokaltim.id, Samarinda- Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2020 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim, Senin (29/3/2021). Penyerahan laporan ini secara langsung diserahkan oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun didampingi Sekretaris Kota (Sekot) Sugeng Chairuddi, di Kantor Perwakilan BPK RI, Jalan M Yamin Samarinda Ulu.
Sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkot Samarinda dimintai Andi Harun untuk dilakukan audit, pasalnya dia ingin mengetahui kinerja dan pelaporan keuangan selama ini.
Menanggapi hal itu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda melalui Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD), Irwanto Munawar mengapresiasi kinerja Pemkot melakukan terbosan terhadap upaya memperbaiki kinerja BUMD salah satunya pelaporan keuangan.
“selama ini BUMD selalu ada penyertaan modal, namun tidak ada upaya untuk meningkatkan pendapatan, justrul merugi”, ungkap Irwanto, Jumat, (02/3/2021)
Menurut mahasiswa Hukum UWGM Samarinda ini, menyebutkan bahwa langka yang dilakukan Andi Harun sudah tepat melakukan konsultasi kepada BPK perwakilan Kaltim untuk melakukan audit sejumlah perusahaan miliki Pemkot Samarinda tersebut.
Baca Juga:
- Kampus UMKT Resmikan Fakultas Kedokteran, Jadi yang Pertama untuk PTS di Kalimantan
- Tim Agus Suwandy Kembali Ambil Formulir di Partai Golkar, Dorong Kader Terbaik Gerindra untuk Calon Wali Kota Samarinda 2024
- Kampus ITKES WHS Gelar Sidang Tertutup dengan Agenda Yudisium dan Angkat Sumpah Sebanyak 312 Mahasiswa, Rektor Harap Para Lulusan Harus Unggul dan Profesional
- Pemkab Kukar Gelar Apel Peringatan Hari Otonomi Daerah, Semua OPD Dituntut Mampu Mengartikulasikan Kepentingan Masyarakat
- Serius Jajaki Pencalonan Wali Kota Samarinda, Tim Agus Suwandi Sambangi Kantor DPC PDIP Ambil Formulir Pendaftaran
Dia mengkhawatirkan jika tidak dilakukan audit secara berkala, maka tidak ada perubahan, yang ada adalah aset-aset BUMD dapat dijadikan hak milik pribadi oleh oknum-oknum tertentu.
“Jujur saja selama ini kita tidak ketahui pasti bagaimana tata kelola keuangan BUMD ini transparansi pengelolaan hingga pelaporan informasi keuangan kepada publik tidak dijelaskan secara detail”, sebut Irwanto
Kendati demikian, Irwanto berharap bukan hanya BPK RI saja yang melakukan proses audit ini, namun dia meminta agar KPK RI turut berperan untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) di masing-masing BUMD yang di bawah naungan Pemkot Samarinda
[SD]