Infokaltim.id, Samarinda- Pemerintahan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji resmi melewati tonggak 100 hari masa jabatan.
Meski sejumlah inisiatif mulai dikenalkan kepada publik, DPRD Kaltim menilai periode ini masih berada dalam tahap konsolidasi awal dan belum menunjukkan capaian yang substansial.
Anggota DPRD Kaltim, Agus Suwandy menekankan bahwa 100 hari pertama tidak bisa dijadikan indikator utama dalam mengukur keberhasilan pemerintahan.
Menurutnya, periode ini lebih berfungsi sebagai masa pemetaan, penyesuaian internal, dan peneguhan arah kebijakan.
“Belum saatnya berharap hasil besar di tahap ini karena fokusnya masih pada penyusunan dasar kebijakan. Ini soal menyiapkan strategi jangka panjang, bukan tentang cepat atau lambatnya program berjalan,” ujarnya pada Selasa (27/5/2025).
Salah satu program yang menarik perhatian adalah rencana pendidikan gratis.
Meski implementasinya belum maksimal, Agus melihat adanya komitmen awal yang layak diapresiasi.
“Pendidikan gratis bukan hal instan. Sistemnya harus dibangun, regulasinya dirancang, dan anggarannya disiapkan. Yang penting sekarang ada niat dan dasar yang mulai dibentuk,” jelasnya.
Agus juga menambahkan bahwa evaluasi yang lebih tepat bisa dilakukan setelah 200 hari kerja.
Pada tahap itu, pemerintah diharapkan sudah mulai menunjukkan hasil konkret dan implementasi nyata dari kebijakan yang dirancang.
“Wacana harus berubah jadi aksi. Kalau sampai 200 hari belum terlihat progres yang jelas, kita harus lebih kritis lagi,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa masa transisi pemerintahan membawa tantangan tersendiri, terutama dalam menyelaraskan visi baru dengan struktur birokrasi lama dan siklus anggaran yang sedang berjalan.
“Tahun 2026 akan jadi momen pembuktian. Sekarang memang masa transisi, tapi masyarakat tetap menunggu hasil nyata. Eksekutif harus bisa menjawab harapan itu,” tegasnya.
Pihaknya, lanjut Agus, berkomitmen untuk terus mengawal proses ini, tidak hanya melalui fungsi pengawasan, tetapi juga dalam memastikan kebijakan yang diambil benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.