Infoklatim.id, Samarinda- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Sarkowi V Zary maklumi belum sempurnanya pelaksanaan program GratisPol dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Menurutnya, Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang baru hanya menyesuaikan anggaran yang sudah disepakati oleh gubernur periode sebelumnya.
“Bisa kita maklumi tidak maksimal, karena ditengah jalan. Kecuali nanti seperti hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang),” kata Sarkowi, Jumat (9/5/2025).
“Nanti dari awal kalau Musrembang ini, jadinya yang lalu bisa kita jadikan bahan evaluasi,” tegasnya.
Beban yang ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim cukup besar, ditambah dengan program GratisPol dan dibenturkan efisiensi anggaran.
Apalagi adanya pengobatan gratis bagi warga Kaltim di luar daerah, memicu kekhawatiran masyarakat untuk pelayanan yang diberikan BPJS Kesehatan nantinya.
“Artinya begini, penganggaran ada pos lain, nah kita kan bisa menuntut untuk diperbaiki kinerjanya. Nah itu yang harus kita sekali lagi dikawal,” jelasnya.
Selain itu, menurutnya, respon dari penyelenggara itu sendiri juga harus bisa lebih sensitif dan peka terhadap permasalahan-permasalahan yang dialami peserta BPJS.
[anr|anl|adv]