Aktivis Kukar, Muhammad Hasbi minta Pemkab dan Polres Kukar Berantas Mafia Solar

Infokaltim. Id, Samarinda – Kelengkaan Bahan Bakar Subsidi (BBS) Jenis Solar di Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menuai perhatian dari masyarakat yang berdampak pada pergerakan ekonomi masyarakat Kukar khususnya para sopir truck yang kesulitan memperoleh BBS, Sabtu, (10/12/2022).

Menanggapi hal tersebut, Aktivis Kukar Muhammad Hasbi, yang tergabung dalam Aliansi Sopir Truck Kukar melakukan survei ke SPBU terkait setelah menerima laporan dari supir truck. menyampaikan, bahwa pihak nya menerima laporan para sopir truck Kukar yang mengeluhkan melakukan Kesusahan saat memperoleh BBS jenis Solar .

Survei yang di lakukan oleh aktivis Kukar ini melihat, bahwa oknum yang tidak bertanggung jawab yang tentu tidak menaati kebijakan pemerintah yang tak sesuai dengan penerapannya.

” Nyatanya Fuel Card masih banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan cara memakai fuel card yg tidak sesuai dengan nomor kendaraan masing masing, ” Pungkasnya.

Muhammad Hasbi juga menjelaskan, bahwa Kalimantan Timur (Kaltim) terkhusus di SPBU Kabupaten Kukar Jl. Soekarno Hatta, masih terlihat mobil-mobil mafia pengetap solar yang memanfaatkan cara tersebut dengan volume Solar yang sangat besar.

Hal tersebut tentu berdampak pada masyarakat terkhusus masyarakat sekitar yang mayoritas berprofesi sebagai sopir truk.

“Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah serta aparat penegak hukum,karena dengan adanya kasus ini masyarakat tidak bisa mendapatkan solar walaupun sudah mengantri berhari-hari. Hal ini disebabkan oleh mafia solar yang mengambil solar dengan volume yang sangat besar untuk mengambil keuntungan sendiri, ” Tegas Hasbi.

Sebagai tambahan, Aktivis Kukar ini juga menyampaikan, bahwa dari Aliansi Sopir Truk Kukar menuntut Pemkab Kukar dan Polres Kukar agar tidak hanya bisa mengeluarkan kebijakan terkait pembatasan pembelian BBM solar bersubsidi tapi juga harus siap mengawasi kebijakan tersebut dan mengusut terkait permasalahan ini, sebab hal demikian tentunya menyangkut perekonomian masyarakat.

“Kami dari Aliansi Sopir Truck Kukar meminta agar Pemkab Kukar serta Polres Kukar tidak hanya mengeluarkan kebijakan tanpa ada pengawasan lebih lanjut,” tutup Hasbi.