Infokaltim.id, Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang berupaya memaksimalkan fungsi sekitar 5.000 pos pelayanan terpadu (posyandu) yang tersebar di wilayah Benua Etam.
Ia menegaskan bahwa ukuran keberhasilan tidak ditentukan dari banyaknya posyandu, tetapi dari seberapa efektif layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurut Ananda, posyandu idealnya mampu memberikan pelayanan terpadu untuk tiga kelompok sekaligus ibu, anak, dan para lansia.
Dalam kaitannya dengan percepatan penurunan angka stunting, ia menilai ketersediaan tenaga gizi merupakan komponen yang tidak boleh diabaikan.
Karena itu, ia mendorong pemerintah menambah tenaga ahli gizi di setiap lini fasilitas kesehatan dasar.
Politisi PDI Perjuangan tersebut mengingatkan bahwa penanganan stunting membutuhkan tenaga medis yang kuat di tingkat terdekat dengan masyarakat, khususnya di kelurahan dan kecamatan.
Dia menilai posyandu dan puskesmas menjadi barisan terdepan dalam mendeteksi lebih awal gangguan pertumbuhan anak.
“Stunting itu bukan hanya soal tinggi badan atau keterlambatan fisik. Ada dampak jangka panjang terhadap perkembangan otak anak, sehingga deteksi dini sangat penting,” ujarnya.
Selain persoalan asupan gizi, Ananda juga menyoroti faktor lain yang kerap menjadi pemicu stunting, antara lain kesehatan remaja putri, kondisi ibu hamil, serta sanitasi lingkungan.
Dirinya menekankan bahwa kualitas fasilitas MCK di rumah tangga masih perlu banyak perbaikan, sehingga sektor sanitasi harus menjadi bagian dari strategi besar penurunan stunting.
Ananda menegaskan bahwa upaya menciptakan generasi Kalimantan Timur yang sehat dan cerdas tidak bisa dikerjakan satu instansi saja.
“Ini tugas bersama. Semua sektor harus berjalan seiring, bukan hanya Dinas Kesehatan,” katanya menegaskan.
[anr|anl|ads dprd kaltim]