Infokaltim.id, Tenggarong- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan penambahan anggaran sekitar Rp1 miliar bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kukar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Langkah ini diambil untuk memperkuat sistem perlindungan anak, terutama di lingkungan pendidikan formal maupun keagamaan.
Ketua Komisi IV DPRD Kukar Andi Faisal menegaskan bahwa tambahan anggaran tersebut sangat mendesak untuk meningkatkan kapasitas DP3A dalam melakukan sosialisasi, pendampingan korban, serta memperkuat sistem pelaporan hingga tingkat kecamatan dan desa.
“Kami dukung penuh agar DP3A bisa bergerak lebih leluasa,” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan tersebut menambahkan bahwa tambahan anggaran bukan sekadar penambahan nominal, tetapi sebuah investasi penting untuk melindungi anak-anak Kukar.
“Anggaran ini akan dipakai untuk program turun langsung ke lapangan, sosialisasi ke keluarga, dan pelatihan kader perlindungan anak yang menjadi mata dan telinga di kampung-kampung,” jelasnya.
Faisal menjelaskan, kebijakan ini juga menjadi respons atas sejumlah kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi belakangan ini, termasuk dugaan pelecehan di salah satu pondok pesantren yang sempat menyita perhatian publik. Kasus tersebut, kini ditangani DP3A dan mendorong percepatan penguatan perlindungan anak di Kukar.
“Penanganan kasus harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya berfokus pada proses hukum, tetapi juga memastikan korban mendapat perlindungan psikologis dan sosial. Jangan hanya berhenti pada pemberitaan. Korban harus mendapat perlindungan menyeluruh,” tegasnya.
Selain aspek penanganan, Faisal juga meminta peningkatan langkah pencegahan di lembaga pendidikan keagamaan. Hal ini mencakup penerapan panduan perlindungan anak, pelatihan bagi pengasuh pesantren, hingga verifikasi latar belakang tenaga pengajar untuk memastikan lingkungan pembelajaran aman bagi anak.
Dalam rencana anggaran tambahan, juga termasuk pembangunan hotline pengaduan cepat, penyediaan layanan konseling, pelatihan deteksi dini bagi tenaga kesehatan dan kader posyandu, serta pengembangan sistem pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat.
“Kami ingin warga bisa melapor tanpa takut stigma. Perlindungan anak harus jadi gerakan bersama,” katanya.
Faisal memastikan, pihaknya di DPRD khususnya Komisi IV akan terus mengawal proses penganggaran hingga pelaksanaan program agar tepat sasaran dan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
“Kami tambah anggaran bukan untuk pamer, tapi agar ada ruang kerja bagi DP3A. Perlindungan anak adalah prioritas kemanusiaan yang harus dikawal bersama,” tutupnya.
[rfr|anl|adv dprd kukar]