Infokaltim.id, Penajam – Rencana pemberian gelar adat Kakah Demong Agung Nata Negara kepada Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, mendapat dukungan dari DPRD. Dengan catatan, gelar kehormatan tersebut diharapkan sejalan dengan perhatian nyata terhadap masyarakat adat Paser.
Sekretaris Komisi II DPRD PPU, Jamaluddin, menilai penganugerahan gelar adat merupakan hal yang wajar selama didasarkan pada pertimbangan dan kontribusi penerimanya terhadap kebudayaan.
Menurutnya, gelar tersebut juga menjadi bentuk penghormatan atas perhatian kepala daerah terhadap pelestarian budaya Paser. Penerimanya pun memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatan yang diberikan.
“Pemberian gelar ini sah saja. Tetapi, penghormatan tersebut juga membawa tanggung jawab. Ketika kebijakan pemerintah bersinggungan dengan kepentingan adat, perlindungan terhadap masyarakat adat harus tetap diperhatikan,” kata Jamaluddin.
Gelar Kakah Demong Agung Nata Negara direncanakan diberikan kepada Mudyat Noor saat Festival Belian Adat Paser Nondoi. Jika terlaksana, ia menjadi kepala daerah ketiga di PPU yang menerima gelar kehormatan adat Paser.
Jamaluddin berharap penganugerahan tersebut memiliki makna lebih dari seremoni. Perhatian terhadap keberlangsungan masyarakat adat dan pelestarian budaya perlu tercermin dalam kebijakan pemerintah daerah.
Sebagai informasi, bahwa gelar ada Kakah Demong Agong Nata Negara biasanya diberikan kepada para tokoh atau pemimpin yang dianggap berjasa dalam pembangunan daerah oleh Lembaga Ada Paser di Kalimantan Timur.
Gelar tersebut merupakan penghargaan yang paling tertinggi yang dianugerahkan pemimpin daerah di Kaltim terutama di dua daerah yaitu Kabupaten PPU dan Paser.
Sebelumnya juga telah diberikan penghargaan serupa kepada sejumlah tokoh yang telah berjasa membangun daearah yaitu Bupati Paser Dokter Fahmi Fadli, Mantan Bupati PPU, Yusran Aspar dan Abdul Gafur Mas’ud.
[say|anl|adv dprd ppu]