Infokaltim.id, PPU- Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Sujiati mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap pelayanan BPJS Kesehatan yang dinilai menyulitkan masyarakat, terutama terkait prosedur rujukan medis yang berbelit. Ia menyatakan bahwa regulasi BPJS saat ini kerap menambah beban pasien yang memerlukan perawatan segera, yang seharusnya dipermudah.
Dalam wawancara di Kantor DPRD PPU pada Senin (14/10/2024), Sujiati menjelaskan bahwa banyak pasien terpaksa pulang ke rumah untuk meminta rujukan tambahan sebelum bisa mendapatkan perawatan di rumah sakit. “Pelayanan BPJS sangat merugikan masyarakat. Pasien belum bisa apa-apa, tapi sudah disuruh pulang untuk minta rujukan lagi. Ini jelas mempersulit,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa pasien yang dirujuk ke rumah sakit di Balikpapan seringkali masih dalam kondisi tidak stabil, namun tetap harus mengurus surat rujukan baru di Penajam. “Pasien yang tidak bisa bergerak harus kembali ke RS Penajam untuk membuat surat rujukan ulang melalui sistem finger. Setelah itu baru bisa dibawa lagi ke rumah sakit di Balikpapan,” jelas Sujiati.
Kekecewaan terhadap BPJS Kesehatan ini, menurut Sujiati, berakar dari peraturan yang tidak efisien dan kerap memberatkan masyarakat. Ia mendesak pemerintah untuk meninjau ulang sistem pelayanan BPJS Kesehatan, terlebih mengingat dana besar yang telah dialokasikan namun tidak sebanding dengan pelayanan yang diterima masyarakat. “Jujur saja, saya terpancing emosi karena masyarakat sangat terbebani, apalagi bagi mereka yang tidak mampu dan bergantung pada BPJS,” ujarnya.
Mengutip insiden-insiden yang terjadi, Sujiati menyatakan bahwa sudah ada tiga kasus fatal akibat prosedur BPJS yang rumit dan berisiko.
“Sudah tiga pasien meninggal karena BPJS. Bayangkan, dalam kondisi tidak memungkinkan, mereka disuruh balik ke Penajam untuk finger. Itu kan mempersulit, bahkan keluarga pasien tidak bisa membantu mengurus rujukan tersebut,” tegasnya.
Selain itu, Sujiati menekankan perlunya opsi alternatif seperti Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang menurutnya lebih efektif dan tidak memberatkan masyarakat. Ia berharap bupati yang akan terpilih dapat mempertimbangkan penggunaan Jamkesda untuk menggantikan BPJS yang saat ini dinilai kurang efisien.
Menutup wawancara, Sujiati mengimbau agar pemerintah segera mengevaluasi sistem BPJS dan mempertimbangkan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki layanan kesehatan bagi masyarakat PPU yang membutuhkan akses cepat dan tanpa hambatan.
[rsm|anl|ads]
![](“https://infokaltim.id/wp-content/uploads/2024/03/ramadan-dprd-smd.jpg")
