Infokaltim.id, Sangatta– Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyiapkan perubahan regulasi program bantuan Rp250 juta per Rukun Tetangga (RT). Aturan baru akan mempertegas alokasi anggaran agar lebih tepat sasaran, terutama untuk pembangunan infrastruktur dasar masyarakat.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Setkab Kutim, Trisno, mengatakan rancangan Peraturan Bupati (Perbup) yang baru mengatur penggunaan anggaran secara lebih spesifik, khususnya bagi desa yang masih kekurangan sarana dan prasarana.
“Untuk desa dengan klaster yang masih kekurangan sarana, minimal 60 persen anggaran diarahkan untuk pembangunan sarana,” ujarnya, Rabu (18/11/2026).
Ketentuan tersebut diharapkan dapat menjawab kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antardesa.
Selain itu, regulasi baru memberikan ruang bagi beberapa RT untuk menggabungkan anggaran guna membangun satu infrastruktur terintegrasi berdasarkan kesepakatan warga.
“Beberapa RT dapat menggabungkan anggarannya untuk membangun satu infrastruktur terintegrasi berdasarkan kesepakatan warga,” jelasnya.
Trisno menyebut, program bantuan tersebut menjadi salah satu solusi menghadapi keterbatasan keuangan desa akibat dinamika kebijakan pemerintah pusat. Terlebih, total anggaran program mencapai lebih dari Rp400 miliar sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara cermat.
“Uang Rp400 sekian miliar itu bukan jumlah yang kecil. Karena itu, regulasinya kita perbaiki agar penggunaannya tepat sasaran,” pungkasnya.
[kta|anl|adv]
