Infokaltim.id, Samarinda– Presiden Joko Widodo telah mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, Solar dan Pertamax menuai kritik pedas dari berbagai kalangan masyarakat.
Kenaikan harga BBM tersebut menuai kritik berbagai kalangan masyarakat. Pro dan kontrak dilayankan berbagai platform media sosial dan sejumlah mahasiswa telah turun aksi diberbagai daerah.
Sejak kepemimpinan Jokowi tercatat telah tujuh kali menaikan harga BBM. Dalam pengumuman Presiden Jokowi pada Sabtu 03 September 2022 itu, menetapkan harga Solar subsidi menjadi Rp 6.800 per liter, Pertalite menjadi Rp 10.000 per liter, dan Pertamax Rp 14.500 per liter. Secara sederhana, kenaikannya berkisar Rp 1.700-2.550 per liter.
Menurut salah satu Politikus PKS yang saat ini duduk sebagai Anggota DPRD Samarinda menyebutkan, bahwa kenaikan harga BBM menjelang akhir tahun ini merupakan kebijakan politik yang keliru dan fatal.
“Pemerintah saat ini minim memiliki kebijakan yang kreatif dan mencari solusi soal krisis yang saat ini di hadapi bangsa. Hanya mengandalkan kebijakan menaikan harga BBM saja,” ungkap Nursobah, Senin (03/09/2022).
Dirinya mengkritisi salah satu partai politik yang memegang kekuasaan saat ini yang dulu habis-habisan melakukan demontrasi ketika adanya kenaikan harga BBM dengan penuh tangisan di jalanan.
“Sebenarnya fatal juga pembahasan anggaran, alokasi APBD 2022, kematangan tim dan menteri salah prediksi soal siklus ekonomi politik dunia. Semua minim informasi dan pengetahuan, sehingga ketika mengambil sebuah kebijakan juga akan salah dan rakyat menjadi sasaran dari keputusan politik,” tegasnya.
Diantara salah prediksi juga soal satuan harga minyak dunia. Sisi lain produksi minyak dalam negeri juga jebol. Harusnya pemerintah menggunakan peluang “Windfall” sebagai salah satu instrumen penguat, apabila tengah terjadi krisis.
“Berkali kali disebut APBN jebol, tapi tak mau likuidasi lembaga atau BUMN tak efektif dan manfaat sebagaimana banyak usulan pakar ekonomi dan pemerintahan,” terangya.
Begitu juga DPR RI saat ini duduk di Senayan tidak mengendalikam fungsi pengawasan dan anggaran terhadap pemerintahan Jokowi. Pemerintah dan DPR RI terlalu yakin pembangunan infrastruktur selalu dilakukan penuh kendali anggaran.
“APBN sejatinya untuk rakyat Indonesia dengan segala SDA yang diwariskan. Tapi selalu jadi santapan asing dan aseng. Sehingga selalu saja korbankan rakyat, atas kebijakan politik yang ditempuh oleh pemerintah.
Pemerintah dan DPR RI selalu meloloskan angka hutang konsumtif tetapi abai terhadap upaya menutupi hutang dan sengsara rakyat. Sisi lain hutang semakin membengkak, krisis tengah terjadi di belahan dunia,
“APBN seharusnya kita nikmati bukan menyengsarakan kita semua rakyat dengan kebijakan menaikan BBM,” pungkasnya.
[Ard | Asg]
![](“https://infokaltim.id/wp-content/uploads/2024/03/ramadan-dprd-smd.jpg")
