Infokaltim.id, Penajam – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Muhammad Bijak Ilhamdani menyoroti masih terbatasnya fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas di sejumlah gedung perkantoran pemerintah daerah. Ia menekankan perlu adnya pembenahan sarana aksesibilitas secara bertahap agar pelayanan publik di di PPU dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Bijak mengingatkan bahwa Kabupaten PPU sebenarnya telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Regulasi tersebut secara jelas mewajibkan setiap gedung perkantoran milik pemerintah maupun fasilitas publik untuk menyediakan sarana yang ramah bagi penyandang disabilitas.
“Masih butuh pelayanan lebih kalau untuk disabilitas, tapi kalau kita mau bicara secara umum bukan cuma perpustakaan, kita punya Perda disabilitas yang mewajibkan seluruh kantor pemerintah sudah harus ramah disabilitas,” ungkapnya.
Meski demikian, ia memahami bahwa realisasi pemenuhan standar aksesibilitas secara menyeluruh di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih terkendala oleh kemampuan anggaran daerah. Ia bahkan mencontohkan kondisi gedung DPRD PPU sendiri yang belum dilengkapi fasilitas akses bertingkat memadai, sehingga berpotensi menyulitkan warga disabilitas saat menghadiri agenda rapat di lantai atas.
Adapun selain itu Bijak menyarankan Pemerintah Kabupaten PPU menerapkan skala prioritas. Instansi yang memiliki tingkat kunjungan masyarakat tinggi dan bersentuhan langsung dengan layanan dasar dinilai harus didahulukan dalam penyediaan fasilitas tersebut.
“Kalau menurut saya itu kantor-kantor yang memang punya pelayanan yang dekat dengan masyarakat seperti rumah sakit atau dinas dukcapil yang mungkin banyak pengunjungnya itu mungkin perlu diprioritaskan, nanti kita dorong kepada pemerintah karena sudah ada perda kalau untuk anggaran boleh pelan-pelan disiapkan,” jelasnya.
Melalui dorongan ini, DPRD PPU berharap penerapan Perda Disabilitas dapat diwujudkan secara bertahap dimulai dari titik-titik layanan vital bagi masyarakat di Kabupaten PPU.
[say|adv dprd ppu]
