Infokaltim.id, Samarinda- Pemerintah Kota Samarinda dinilai belum mendapatkan dukungan dana yang memadai dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), meskipun telah menerima bantuan keuangan (bankeu) dalam jumlah besar.
Anggota DPRD Kaltim, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, menyampaikan bahwa kebutuhan infrastruktur di Samarinda sangat mendesak dan melebihi kapasitas anggaran yang tersedia saat ini.
“Jumlahnya memang besar, tapi kalau melihat kondisi nyata di lapangan, itu belum cukup. Saya tetap akan mengatakan belum cukup,” tegas Afif, Jumat (9/5/2025).
Ia menyoroti berbagai permasalahan yang belum terselesaikan, termasuk penanganan banjir, kondisi bangunan sekolah dan tempat ibadah yang sudah tidak layak, serta persoalan penerangan jalan umum yang masih banyak dikeluhkan warga.
Afif juga menekankan bahwa dengan keterbatasan anggaran dalam APBD Kota Samarinda, diperlukan langkah-langkah alternatif dari Pemprov Kaltim untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu usulannya adalah penerapan retribusi terhadap kapal yang melintas di bawah tiga jembatan milik provinsi.
“Kita bisa belajar dari Jembatan Ampera di Palembang, yang berhasil menjadi sumber pendapatan daerah. Potensi seperti itu harus dimanfaatkan,” ujarnya.
Menurutnya, tanpa upaya inovatif dan strategi pendanaan yang efektif, pembangunan infrastruktur di Samarinda akan terus tertunda.
“Diperlukan terobosan nyata agar pembangunan di kota ini bisa berjalan lebih cepat dan merata,” tutup Afif.
[anr|anl|adv]