Infokaltim.id, Penajam – Pendapatan Asli Desa (PAD) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) belum optimal. Bukan karena desanya tidak punya potensi, tapi karena payung hukumnya belum ada.
Mayoritas pemerintah desa di PPU disebut belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) yang khusus mengatur sumber dan mekanisme pemungutan pendapatan desa. Akibatnya, desa tidak berani menarik retribusi, meski potensinya ada di depan mata.
Anggota Komisi I DPRD PPU, Abdul Rahman Wahid, menegaskan kondisi ini harus segera dibenahi. Menurutnya, setiap desa di PPU punya karakteristik dan potensi berbeda yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan kemandirian keuangan desa.
Potensi itu antara lain sektor pariwisata, aktivitas galian C, hingga objek-objek lain yang memungkinkan dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“PAD belum maksimal karena ada kendala teman-teman desa yaitu Perdes-nya enggak ada. Untuk menarik pendapatan daerah itu mereka kebingungan,” ungkap Wahid.
Wahid menilai, desa tidak bisa dibiarkan berjalan tanpa kepastian aturan. Tanpa Perdes, pengelolaan pendapatan desa tidak memiliki mekanisme yang jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jika dipaksakan menarik, justru bisa menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Sebabnya itu, ia mendorong pemerintah desa bergerak secara kolektif dan kolegial. Desa bisa bersurat bersama-sama ke pemerintah daerah maupun ke DPRD untuk mengusulkan penyusunan Perdes yang mengatur PAD masing-masing desa.
“Pemerintahan desa itu secara kolektif-kolegial mestinya bersurat. Baik itu ke pemerintah daerah boleh, ke DPRD juga boleh. Yakni terkait usulan Perdes-Perdes di desa untuk mengatur PAD mereka sendiri,” jelasnya.
Menurut Wahid, sebagian desa memang sudah mulai berkomunikasi dengan DPRD mengenai pembentukan regulasi tersebut. Namun, jumlah desa yang belum memiliki aturan masih cukup banyak dan perlu segera didorong.
“Ini sangat kita sayangkan, karena sebenarnya luar biasa sekali potensi desa itu. Dari pariwisatanya juga banyak, mungkin pendapatan-pendapatan yang lain juga bisa diambil,” katanya.
Ia menegaskan, perhatian utama Komisi I DPRD saat ini adalah mendorong peningkatan PAD desa melalui penyusunan peraturan yang sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Bukan menyamaratakan, tapi menyesuaikan dengan karakter desa itu sendiri.
“Fokus utama kami saat ini adalah PAD desa. Potensi desa di PPU sangat banyak, baik dari pariwisata, galian C, maupun objek lainnya. Semua itu perlu diatur agar bisa menjadi pendapatan desa,” tutup Wahid.
[say|adv dprd ppu]
