Infokaltim.id, Samarinda- Diawali mundurnya softbank (lembaga keuangan Jepang) dari konsorsium donatur Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim akhir-akhir ini ramai diperbincangkan tentang mundurnya investor IKN tersebut, hal itu pun tidak luput dimenjadi sorotan Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Nursobah.
Menurutnya, entah benar tidaknya isu mundurnya investor IKN tersebut, tapi dirinya salut dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marinvest), Luhut Binsar Panjaitan (LBP) atas kegigihannya merealisasikan IKN pasca disahkannya Undang-Undang IKN oleh DPR RI menjadi momentum berjibakunya menteri segala kondisi.
“Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab dikabarkan sudah di lobi, bahkan dengan bangga beliau (Luhut, red) menyampaikan jamuan khusus MBS di pelataran Istana. Lengkap sudah derai tawa tanda bahagia. Sambil diberikannya kenang kenangan kain kiswah kepada LBP,” tuturnya, Senin (29/03/2022).
Dia menyebutkan meskipun IKN tentu membahagiakan warga Kaltim, walau 8 pelabuhan yang dijanjikan pemerintah kini belum terlesaikan. Misalkan Pemerintah Pusat menjanjikan di beberapa titik bibir pantai Maluku yang hingga saat ini belum terealisasikan.
“Kekecewaan tampak viral disampaikan anggota srikandi PKS dari Timur. Bagaikan halilintar di siang Bolong. Pengelola otorita IKN bahkan menelurkan ide pembiayaan rakyat dalam partisipasi fund. Ditengah rakyat sedang antri minyak goreng dan solar serta nestapa ground breaking pelabuhan di Maluku tak kunjung diselsaikan,” tuturnya.
Selain itu, kata Nursobah, pasca mundurnya investor untuk membangun IKN, kini isu perpanjangan masa jabatan maupun presiden 3 periode dinilai ada kaitannya bergulirnya pembangunan IKN. Tunda pemilu seperti disuarakan 3 parpol memang menyisakan tokoh utama dibalik ide kritis dan “tengil”. Tapi sepanjang tak ada yang Komplain akan menjadi sah dan tetap harus diterima.
“Tunda pemilu bisa berlanjut 3 periode. Sebagian anggota parlemen setuju tapi ragu secara konstitusi. Seperti kata Yusril, embaga apa yang menjadi dasar, tak ada yang mampu jawab,” sebutnya.
Menurutnya, demokrasi saat ini sedang diuji. Rusia, China dan India sedang melakukan tes case benarkah demokrasi sebagai sistem pemerintah tertua zaman Aristoteles dan Romawi akan terus update? Belum tentu terjawab.
“Belakangan ini Mantan Menkumham RI. Yusril Ihza Mahendra, juga ikutan gugat presidential treshold. Ada yang keliru dan tak pas dalam tata kelola negara dan hukum. Begitu kita kira tokoh Bangka Belitung ini ingin berpartisipasi lagi dalam sejarah keindonesiaan,” ungkap Nusobah.
Dari pernyataan Yusril saja nyaris tak ada cela salah secara hukum dan tak terbantahkan. Reformasi telah direbut dengan darah dan perjuangan melawan orde baru, kini mulai kembali bergulir isu jabatan presiden bertambah.
“Belum lagi survei tunda pemilu 3 periode makin menimbilkan antipati pasar internasional dengan komitmen demokrasi Presiden Jokowi yamg tengah menjadi ketua presidential G20,” pungkasnya.
Sememtara mundurnya 2 calon investor IKN itu, disebutkan Nursobah, semakin menegaskan bahwa pemerintah tak fokus dengan masalah anak bangsa. Saat harga migor dilepas ke pasar. Saat itu juga kepercayaan makin kendor. Akankah IKN menjadi tumbal pemerintah dalam ketiadaan anggaran dan
tunda pemilu menjadi tumbal lain dalam mengelola stabilitas isu dan berita atau isu 3 periode hanya tumbal tokoh masa depan.
“Titik sejarah sedang limbung, momentum pelurusan sejarah di depan mata. Anak-anak kita yang tergabung dalam BEM SI siap menggantikan kaum tua yang dianggap tidak capable, dimanakah posisi kita saat ini, siapkah kita menjadi peletak sejarah 20 tahun reformasi,” ungkapnya.
Ini adalah siklus sejarah kekuasaan dan kepemimpinan, Saat Rusia, Barat dan Amerika sibuk perombakan geopolitik, ada baiknya balikkan sejarah dengan berdiri di depan menantang pertukaran sejadah baru.
“Ayo persiapkan diri bertransformasi, siapkan diri dalam kolaborasi, siapkan diri menyongsong keadaan lebih baik meski nyawa dan darah sebagai taruhan kebaikan masa depan
[Sdh|Ads]
