Infokaltim.id, Samarinda- Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sani Bin Husein menanggapi kebijakan Pemkot tentang pemberlakukan pertemuan tatap muka (PTM) pada 40 Sekolah Tangguh Covid-19 (STC) yang masuk dalam rekomendasi Andi Harun.
Menurut Sani, bahwa upaya Pemkot Samarinda mengambil kebijakan untuk memberlakukan PTM bukanlah suatu hal yang mudah. Perlu adanya kerja sama setiap stakeholder yang ada terutama lembaga pendidikan dan dinas terkait.
Mengingat Samarinda baru melandai Covid-19 dari PPKM Level 4 hingga turun sampai ke Level 2. Namun PTM ini, kata Sani, juga harus mematuhi protokol kesehatan (Prokes) dan yang lebih penting lagi guru serta murid wajib divaksin, minimal dosis pertama. Sehingga tidak ada kecemasan ketika orang tua melepaskan anaknya.
“Saya pikir orang tua juga harus melakukan pengawasan yang lebih, mulai dari mengantar anaknya ke sekolah hingga di jemput ketika selesai kegiatan belajar mengajar,” ujarnya, di Gedung DPRD Samarinda, Rabu (13/10/2021).
Politikus PKS ini juga menilai, bahwa sekolah yang sudah masuk dalam rekomendasi harus menyediakan sarana prokes sebagai upaya meminimalisir penyebaran Covid-19.
“Perlu adanya evaluasi berkala dari Dinas Pendidikan (Disdik) Samarinda selama PTM berlangsung,” ucapnya.
Dia juga berpendapat, bahwa Pemkot Samarinda juga harus siap apabila ada peningkatan klaster dari kebijakan yang sudah di jalankan. Sebagai safety, Pemkot juga harus bisa memvalidasi siswa serta tenaga pengajar sudah menerima vaksin secara merata sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak di inginkan.
“Minimal staf pengajar serta siswa-siswi di pastikan steril sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar, sehingga bisa meredam penularan Covid-19, sehingga kebijakan yang sudah putuskan tidak menimbulkan klaster di sekolah” tutur nya.
[AFS | SDH | ADS]
