Senin, November 16, 2026
BerandaBeritaDisperkimtan PPU Layangkan Empat Surat Teguran kepada Pengembang Perumahan Sepanjang 2025

Disperkimtan PPU Layangkan Empat Surat Teguran kepada Pengembang Perumahan Sepanjang 2025

Infokaltim.id, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) terus memperketat pengawasan terhadap kewajiban pengembang perumahan dalam menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).

Sepanjang 2025, Disperkimtan PPU telah melayangkan empat surat teguran kepada pengembang perumahan yang dinilai belum memenuhi kewajiban penyediaan infrastruktur dasar secara memadai.

Kepala Disperkimtan PPU, Riviana Noor, mengatakan pemberian teguran tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan pengembang memenuhi kewajibannya, terutama dalam penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial bagi masyarakat penghuni perumahan.

Menurutnya, pengawasan dilakukan melalui monitoring secara berkala terhadap perumahan yang telah dibangun maupun yang masih dalam proses pengembangan.

“Sepanjang tahun 2025 kami telah memberikan sebanyak empat surat teguran kepada pengembang perumahan yang belum melakukan penyediaan infrastruktur dasar yang memadai. Kami juga terus melakukan monitoring perumahan,” ujar Riviana.

Ia menjelaskan, apabila ditemukan pengembang yang belum memenuhi kewajiban PSU, Disperkimtan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen persetujuan dan perizinan, termasuk rencana tapak atau site plan yang telah disahkan.

“Pemeriksaan juga mencakup tahapan pembangunan serta kewajiban pengembang dalam menyediakan fasilitas sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Jika ditemukan ketidaksesuaian di lapangan, pemerintah akan melakukan inspeksi dan membuat berita acara kondisi perumahan. Selanjutnya, pengembang diberikan surat teguran yang memuat daftar kekurangan, dasar kewajiban, serta batas waktu untuk melakukan perbaikan.

Proses tersebut dapat dilanjutkan dengan pemanggilan atau rapat klarifikasi bersama pengembang guna menyusun rencana aksi tertulis. Disperkimtan juga melakukan koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menindaklanjuti persoalan sesuai kewenangan masing-masing.

Apabila pengembang tetap tidak memenuhi kewajibannya, pemerintah dapat menerapkan sanksi administratif berdasarkan kewenangan dan peraturan yang berlaku.

“Pendokumentasian pemenuhan kewajiban juga menjadi bagian penting sebelum PSU diserahterimakan kepada pemerintah daerah,” katanya.

Riviana menjelaskan berdasarkan data Disperkimtan PPU, sejak 1992 hingga saat ini terdapat 73 perumahan di wilayah PPU. Jumlah tersebut terdiri atas 70 perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan tiga perumahan non-MBR.

Ia menjelaskan dari keseluruhan perumahan tersebut, sebanyak 25 perumahan telah menyerahkan hibah PSU kepada pemerintah daerah. Sementara itu, terdapat 18 perumahan yang masuk kategori perumahan pasif.

Secara keseluruhan, luas lahan perumahan di PPU mencapai sekitar 228,99 hektare. Adapun luas lahan PSU perumahan tercatat sekitar 94,90 hektare, dengan luas lahan PSU yang telah diserahterimakan mencapai sekitar 8,70 hektare.

“Jumlah rumah yang direncanakan dalam pengembangan perumahan tersebut mencapai 11.454 unit, sedangkan rumah yang telah terbangun sekitar 5.310 unit,” paparnya.

Di sisi lain, Riviana menyebut pemerintah daerah tidak hanya melakukan pengawasan dan memberikan teguran. Disperkimtan juga memberikan bantuan kepada pengembang dalam rangka meningkatkan kualitas PSU pada perumahan yang telah diserahterimakan.

“Selain hal tersebut, kami juga memberikan bantuan kepada para pengembang dalam rangka peningkatan kualitas PSU yang telah diserahterimakan,” pungkasnya.

[nly|anl|adv kmf ppu]

Post Views: 2
RELATED ARTICLES

Most Popular

Post Views: 256,855