Infokaltim.id, Penajam – Sejumlah kawasan permukiman di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang sulit dijangkau kendaraan darurat menjadi perhatian pemerintah daerah. Keterbatasan akses jalan berpotensi menghambat penanganan ketika terjadi kebakaran maupun kondisi medis yang membutuhkan layanan ambulans.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) PPU, Riviana Noor, mengatakan penanganan persoalan tersebut perlu diawali dengan pemetaan akses kendaraan darurat secara lintas perangkat daerah.
Pemetaan dilakukan untuk mengetahui kondisi akses di kawasan permukiman, termasuk lokasi yang tidak memungkinkan dilalui kendaraan berukuran besar. Langkah ini juga diperlukan agar pemerintah dapat menentukan alternatif penanganan sesuai kondisi masing-masing wilayah.
Dalam pelaksanaannya, Disperkimtan perlu berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), perangkat daerah yang membidangi pemadam kebakaran, Dinas Kesehatan, dinas pekerjaan umum, kecamatan, serta pemerintah desa dan kelurahan.
Aspek yang perlu diperiksa tidak hanya lebar dan kondisi jalan, tetapi juga berbagai hambatan fisik yang dapat menyulitkan kendaraan darurat. Termasuk titik putar kendaraan, kondisi jembatan, ketersediaan sumber air, hingga perkiraan waktu tempuh menuju lokasi.
Untuk kawasan yang tidak memungkinkan dijangkau kendaraan besar, pemerintah daerah perlu menyiapkan pendekatan alternatif. Di antaranya menentukan jalur akses prioritas, titik kumpul atau evakuasi, serta akses menggunakan ambulans motor maupun kendaraan berukuran lebih kecil.
Selain itu, ketersediaan hidran, tandon, atau sumber air yang dapat dijangkau petugas juga perlu diperhatikan untuk mendukung penanganan kebakaran. Penomoran rumah dan gang serta prosedur komunikasi darurat turut diperlukan agar petugas lebih mudah menemukan lokasi kejadian.
Riviana menjelaskan, pekerjaan pelebaran maupun pembukaan akses jalan juga harus mempertimbangkan sejumlah aspek. Di antaranya status kepemilikan tanah, dampak sosial bagi masyarakat, serta kajian teknis sebelum pekerjaan dilaksanakan.
Perencanaan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), khususnya jalan lingkungan dan akses darurat, juga perlu diselaraskan dengan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).
Lokasi permukiman dengan tingkat risiko paling tinggi diharapkan masuk dalam daftar prioritas penanganan lintas perangkat daerah pada 2027. Dengan pemetaan yang lebih terarah, pemerintah dapat menentukan kebutuhan infrastruktur maupun skema layanan darurat yang sesuai.
“Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi hambatan akses bagi petugas ketika masyarakat membutuhkan pertolongan, baik dalam kondisi kebakaran maupun keadaan darurat medis,” tutupnya.
[nly|anl|adv kmf ppu]
