Infokaltim.id, Samarinda – Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam memperkuat kemandirian fiskal terus mendapat pengawalan dan masukan strategis dari DPRD Kota Samarinda.
Di tengah kondisi efisiensi anggaran, pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kunci utama agar pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik dapat terus berjalan maksimal.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil diskusi intensif bersama pihak eksekutif, DPRD merumuskan tiga pilar utama yang harus dijalankan Pemkot Samarinda untuk mendongkrak penerimaan daerah secara berkelanjutan.
Deni menjelaskan, pilar pertama adalah intensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan yang sudah berjalan. Hingga saat ini, sektor perpajakan, seperti pajak makanan dan minuman, pajak restoran, serta sektor jasa lainnya, masih menjadi penopang utama PAD Kota Tepian.
“Langkah pertama yang kami sarankan adalah intensifikasi. Kuncinya ada pada penguatan pengawasan di lapangan agar tidak ada potensi penerimaan yang bocor,” ujar Deni.
Langkah kedua yang didorong Komisi III adalah ekstensifikasi, yaitu menggali potensi penerimaan baru di luar sektor perpajakan konvensional.
Deni menyoroti geliat destinasi pariwisata lokal dan arus investasi yang mulai tumbuh pesat di Samarinda, namun belum tergarap secara maksimal oleh pemerintah daerah.
“Pemerintah kota perlu hadir di sektor pariwisata yang saat ini mulai menjamur,” ungkapnya.
Potensi ini menurutnya sangat besar untuk menjadi sumber baru PAD Kota Samarinda. Selain itu, derasnya arus investasi yang masuk ke Samarinda juga harus mendapat perhatian dan pengawalan khusus agar memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan daerah.
Sebagai pilar ketiga, DPRD mendorong lahirnya inovasi bisnis yang kreatif dan adaptif. Deni mengapresiasi langkah progresif Pemkot Samarinda yang telah memelopori inovasi produk daerah, salah satunya melalui peluncuran Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) berlabel Samaqua.
Menurutnya, terobosan bisnis daerah semacam ini merupakan bukti nyata bahwa pemerintah mampu menciptakan peluang penerimaan baru tanpa harus membebankan masyarakat.
“Kita butuh inovasi untuk mengorek potensi PAD di tengah kondisi efisiensi saat ini,” tegas Deni.
[tra|anl|adv]