Infokaltim.id, Penajam – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menetapkan tiga fokus utama dalam pelaksanaan program kerja, yakni peningkatan status kemandirian desa, penataan pemerintahan desa, serta pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Ketiga fokus tersebut menjadi arah kebijakan DPMD PPU dalam mendorong peningkatan kinerja pemerintahan desa di tengah keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi.
Kepala DPMD PPU, Tita Deritayati, mengatakan seluruh program yang menjadi tanggung jawab instansinya tetap penting untuk dilaksanakan. Namun, kondisi anggaran yang terbatas mengharuskan pihaknya menentukan prioritas agar kegiatan yang dijalankan memberikan dampak nyata bagi desa.
“Kalau berbicara mengenai program prioritas, sebenarnya semua program itu penting. Namun, ada tiga hal yang menjadi fokus utama kami,” kata Tita.
Ia menjelaskan, prioritas pertama adalah meningkatkan target indeks desa agar semakin banyak desa di PPU yang mencapai status mandiri. Upaya tersebut menjadi bagian dari dorongan untuk meningkatkan perkembangan dan kemampuan desa dalam menjalankan pemerintahan serta pembangunan secara berkelanjutan.
Prioritas kedua berkaitan dengan penataan pemerintahan desa, termasuk persoalan pemekaran desa. Penataan ini menjadi salah satu aspek yang diperhatikan DPMD dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa agar berjalan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, fokus ketiga adalah pengembangan BUMDes. Keberadaan badan usaha tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan potensi ekonomi desa sekaligus mendorong pengelolaan usaha yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurut Tita, penentuan prioritas diperlukan agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif. DPMD PPU harus mempertimbangkan kegiatan yang paling dibutuhkan serta dampaknya terhadap peningkatan kinerja pemerintahan desa.
“Di tengah efisiensi anggaran, kami harus melihat program mana yang menjadi prioritas dan bagaimana kegiatan yang dilaksanakan bisa berdampak terhadap kinerja pemerintahan desa,” ujarnya.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Tita menegaskan pembinaan terhadap pemerintah desa tetap berjalan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memanfaatkan sarana komunikasi yang tersedia, termasuk pertemuan secara daring melalui Zoom untuk menjaga koordinasi dan pelaksanaan pembinaan.
Selain itu, DPMD PPU juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak agar kegiatan yang tidak memiliki dukungan anggaran khusus tetap dapat terlaksana.
Ia mencontohkan pelaksanaan Hari Desa yang dapat diupayakan melalui kerja sama dengan pihak lain. Dengan pendekatan tersebut, kegiatan tetap bisa berjalan tanpa sepenuhnya bergantung pada ketersediaan anggaran tersendiri.
“Walaupun anggaran terbatas, pembinaan terhadap desa tetap berjalan. Kami memanfaatkan sarana yang tersedia, termasuk melalui Zoom, untuk tetap melakukan pembinaan dan koordinasi,” ungkapnya.
Tita menambahkan, efisiensi anggaran mendorong DPMD untuk lebih kreatif dalam menentukan metode pelaksanaan program. Pemanfaatan sumber daya yang tersedia dan penguatan kolaborasi menjadi langkah penting agar pelayanan serta pembinaan kepada pemerintah desa tidak terhenti.
“Melalui tiga fokus utama tersebut, kami berupaya menjaga pelaksanaan program tetap berjalan sekaligus mendorong desa meningkatkan kinerja pemerintahan, mencapai status yang lebih mandiri, dan mengembangkan potensi ekonomi melalui BUMDes,” tutupnya.
[nly|anl|adv kmf ppu]