Infokaltim.id, Penajam – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyiapkan fasilitasi pengurusan perizinan bagi 50 pelaku usaha. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah membantu pelaku usaha memenuhi persyaratan teknis dalam proses pengurusan izin.
Kepala DPMPTSP PPU, Amrullah, mengatakan sasaran fasilitasi tersebut telah ditentukan berdasarkan data dari Satuan Tugas (Satgas). Seluruh pelaku usaha yang masuk dalam daftar juga telah dihubungi oleh pihaknya.
“Sudah ada 50 pelaku usaha yang menjadi sasaran berdasarkan data dari Satgas. Semuanya sudah kami hubungi dan saat ini sedang kami upayakan agar kuota tersebut bisa terpenuhi,” kata Amrullah.
Meski demikian, realisasi program tersebut bergantung pada kesediaan masing-masing pelaku usaha. DPMPTSP tidak dapat memaksakan mereka untuk mengikuti fasilitasi yang telah disiapkan pemerintah.
Bantuan yang diberikan berupa fasilitasi penyiapan gambar atau dokumen teknis sebagai salah satu persyaratan dalam pengurusan perizinan. Dengan adanya bantuan tersebut, pelaku usaha diharapkan lebih mudah memenuhi kelengkapan administrasi dan teknis yang dibutuhkan.
Namun, fasilitasi itu tidak berarti seluruh kewajiban biaya pengurusan izin ditanggung pemerintah. Pelaku usaha tetap harus memenuhi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan, termasuk retribusi. Amrullah menyebut, kewajiban pembayaran tersebut terkadang menjadi salah satu kendala bagi pelaku usaha dalam melanjutkan proses perizinan.
“Untuk kemudahan yang diberikan berupa bantuan penyiapan gambar atau dokumen teknis. Tetapi kewajiban pembayaran, seperti retribusi, tetap harus dipenuhi oleh pelaku usaha,” jelasnya.
Ia menambahkan, kuota 50 pelaku usaha tersebut diperuntukkan bagi seluruh wilayah Kabupaten PPU. Jumlah tersebut bukan alokasi untuk masing-masing kecamatan, melainkan kuota secara keseluruhan di tingkat kabupaten.
Sementara itu, terkait penyiapan gambar teknis, Amrullah menjelaskan bahwa kewenangan tersebut sebenarnya berada di Dinas Pekerjaan Umum (PU), khususnya bidang tata ruang. Pelaksanaan fasilitasi membutuhkan koordinasi dengan perangkat daerah yang memiliki kewenangan teknis agar kebutuhan dokumen perizinan pelaku usaha dapat dipenuhi sesuai ketentuan.
“Kami terus mengupayakan agar kuota yang tersedia dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang membutuhkan pendampingan dalam proses pengurusan perizinan,” tutupnya.
[nly|anl|adv kmf ppu]