Infokaltim.id, Bontang – Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bontang mengambil langkah tegas menyusul terungkapnya kasus narkoba yang melibatkan tenaga honorer di lingkungan instansi tersebut. Menurutnya, penindakan tidak cukup hanya kepada pelaku, tetapi juga harus disertai upaya pencegahan melalui tes urine terhadap seluruh pegawai.
Sahib menilai langkah itu penting untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan narkotika yang lebih luas di lingkungan DLH sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
“Kalau memang ada yang terlibat, harus ditindak tegas. Tidak boleh pandang bulu, meskipun statusnya tenaga honorer. Setelah itu, seluruh personel di lingkungan DLH wajib menjalani tes urine,” tegas Sahib.
Menurut dia, pemeriksaan harus mencakup seluruh pegawai tanpa terkecuali, baik aparatur sipil negara (ASN), pegawai honorer, petugas kebersihan, hingga pekerja lapangan. Dengan begitu, pemerintah dapat memastikan apakah kasus tersebut merupakan tindakan individu atau ada indikasi penyebaran penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja.
“Semua harus diperiksa. ASN, honorer, petugas kebersihan, tukang sapu, semuanya. Kita harus tahu apakah hanya satu orang atau ada yang lain,” ujarnya.
Politisi itu juga mendorong DLH bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melaksanakan tes urine secara menyeluruh. Menurutnya, langkah serupa pernah dilakukan di instansi lain setelah muncul kasus penyalahgunaan narkoba dan dinilai efektif membangun kepercayaan masyarakat.
Ia menilai pemeriksaan tersebut menjadi bentuk transparansi pemerintah sekaligus menunjukkan komitmen memberantas peredaran narkotika di lingkungan aparatur.
“Supaya masyarakat tahu bahwa pemerintah serius. Kalau memang hanya satu orang, hasil tes itu akan membuktikan. Tingkat kepercayaan publik juga bisa kembali meningkat,” katanya.
Sahib menegaskan persoalan narkoba di Bontang sudah berada pada kondisi yang mengkhawatirkan. Bahkan, ia menyoroti munculnya kasus anak di bawah umur yang terlibat sebagai pengedar narkoba dalam beberapa waktu terakhir.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi alarm bahwa peredaran narkotika tidak lagi menyasar kelompok tertentu, tetapi telah merambah berbagai kalangan.
“Di Bontang ini sudah darurat narkoba. Sekarang masyarakat sudah bingung membedakan mana pengedar dan mana pemakai karena kasusnya semakin banyak. Bahkan anak di bawah umur sudah ada yang menjadi pengedar. Ini harus menjadi perhatian serius semua pihak,” ungkapnya.
Karena itu, Sahib meminta setiap kepala organisasi perangkat daerah (OPD) tidak menunggu munculnya kasus baru sebelum mengambil tindakan. Ia menilai tes urine berkala dan pengawasan internal perlu diterapkan sebagai langkah pencegahan agar penyalahgunaan narkoba tidak berkembang di lingkungan pemerintahan.
“Para kepala dinas harus bertindak tegas. Jangan menunggu ada kasus lagi. Lakukan tes urine dan pengawasan secara rutin agar lingkungan kerja benar-benar bersih dari narkoba,” pungkasnya.
[ayu|anl|adv dprd bontang]