Infokaltim.id, Samarinda – Isu pendidikan menjadi perhatian utama masyarakat Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam agenda reses Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agus Aras, di Daerah Pemilihan (Dapil) VI.
Warga dari sejumlah kecamatan menyampaikan keluhan serius terkait minimnya fasilitas pendidikan, khususnya pada jenjang SMA dan SMK negeri.
Selama reses yang berlangsung di tujuh lokasi, mencakup Kecamatan Sangatta Utara, Sangatta Selatan, hingga Bengalon, persoalan keterbatasan daya tampung sekolah menengah atas muncul sebagai aspirasi yang paling banyak disampaikan.
Kondisi tersebut dinilai menghambat kelanjutan pendidikan ratusan lulusan sekolah menengah pertama (SMP).
Agus Aras mengungkapkan, minimnya jumlah gedung SMA negeri di beberapa wilayah membuat banyak siswa terpaksa tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Menurutnya, persoalan ini menunjukkan adanya kesenjangan akses pendidikan yang perlu segera mendapat perhatian pemerintah.
“Di hampir seluruh titik reses, masyarakat menyampaikan keluhan yang sama. Masalah pendidikan, terutama SMA negeri, menjadi isu yang paling dominan,” ujar Agus.
Kondisi paling memprihatinkan, lanjut Agus, ditemukan di Kecamatan Bengalon.
Berdasarkan aspirasi yang diterimanya, wilayah tersebut hanya memiliki satu SMA negeri dengan kapasitas terbatas, sehingga tidak mampu menampung lonjakan jumlah lulusan SMP setiap tahun.
Ia menyebut, sekitar 200 siswa lulusan SMP pada tahun ini dilaporkan gagal masuk ke SMA Negeri Bengalon akibat keterbatasan ruang belajar.
Masyarakat pun mendesak adanya penambahan ruang kelas baru agar anak-anak mereka tetap memperoleh akses pendidikan formal.
“Warga berharap ada penambahan ruang kelas atau pembangunan fasilitas baru, supaya anak-anak tidak terhambat melanjutkan sekolah,” jelasnya.
Politisi Partai Demokrat itu menilai tingginya perhatian warga terhadap isu pendidikan mencerminkan kesadaran masyarakat Kutim akan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menurutnya, aspirasi tersebut menjadi catatan strategis bagi DPRD Kaltim dalam mendorong kebijakan pembangunan daerah.
Seluruh masukan yang dihimpun selama masa reses, kata Agus, akan dirangkum dan disampaikan secara resmi dalam rapat paripurna DPRD Kaltim sebagai bahan tindak lanjut bersama Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Aspirasi masyarakat akan kami bawa ke forum resmi agar bisa ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada,” tegasnya.
Meski berbagai persoalan lain turut mengemuka dalam reses tersebut, Agus menegaskan bahwa penambahan fasilitas pendidikan, khususnya ruang kelas SMA/SMK negeri, menjadi kebutuhan paling mendesak yang harus segera direalisasikan.
Ia berharap Pemprov Kaltim dapat merespons cepat aspirasi tersebut, terutama untuk wilayah-wilayah yang selama ini mengalami keterbatasan akses pendidikan.
“Pemerataan pendidikan harus menjadi prioritas. Kami berharap langkah konkret segera diambil agar tidak ada lagi anak-anak yang terhambat sekolah hanya karena keterbatasan fasilitas,” tutupnya.
[anr|anl|ads dprd kaltim]