Infokaltim.id, Samarinda– Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi perhatian serius DPRD.
Memasuki pertengahan tahun anggaran 2025, serapan belanja dinilai masih jauh dari target yang diharapkan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, mengungkapkan bahwa hingga Juli 2025 realisasi anggaran Dispora baru mencapai 8,8 persen.
Angka ini menempatkan Dispora di jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dengan serapan terendah.
“Dari laporan yang masuk, capaian serapannya bahkan belum menyentuh 40 persen. Kondisi ini tentu mengkhawatirkan karena menunjukkan lemahnya kinerja belanja daerah,” tegas Darlis.
Selain masalah anggaran, DPRD juga menyoroti wacana pengembalian pengelolaan Sekolah Khusus Olahragawan Internasional (SKOI).
Saat ini, SKOI masih berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, meski Dispora berupaya mendorong agar lembaga tersebut bisa lebih dekat dengan tugas dan fungsi pembinaan olahraga.
“Secara regulasi, karena statusnya sekolah, maka tetap berada di bawah Disdikbud. Dispora memang hanya mengusulkan penyesuaian nama agar sesuai dengan perannya, tapi untuk alih kelola ada keterbatasan aturan nomenklatur,” jelas Darlis.
Di sisi lain, DPRD juga menyoroti polemik kepengurusan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kaltim yang hingga kini masih mengalami dualisme.
Menurut Darlis, perpecahan tersebut berpotensi menghambat pembinaan generasi muda di daerah.
“Dispora tidak boleh pasif. Mereka harus proaktif mencari jalan keluar agar polemik KNPI tidak terus berlarut-larut. Jangan sampai ada kesan pemerintah membiarkan adanya banyak versi kepengurusan,” ujarnya.
Untuk bidang olahraga, DPRD menekankan pentingnya program pembinaan jangka panjang.
Darlis menilai bahwa strategi mendatangkan pelatih berkualitas serta memperbanyak ajang kompetisi lebih bermanfaat dibanding hanya mengandalkan perekrutan atlet dari luar daerah.
“Kalau ingin prestasi Kaltim meningkat, kuncinya ada pada pembinaan yang konsisten. Kompetisi rutin dan pelatih berpengalaman akan membentuk fondasi atlet daerah yang kuat,” tegasnya.
Dengan berbagai catatan tersebut, DPRD Kaltim mendesak agar Dispora segera melakukan perbaikan kinerja di semester II tahun 2025.
Harapannya, program kepemudaan dan olahraga benar-benar dapat berjalan optimal serta memberikan hasil nyata bagi masyarakat Kaltim.