Infokaltim.id, Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan penuh untuk menutup alur Sungai Mahakam.
Menurutnya, sungai yang menjadi salah satu jalur transportasi dan sumber kehidupan masyarakat ini merupakan aset nasional, sehingga setiap keputusan terkait pengelolaannya harus melibatkan pemerintah pusat.
“Setiap langkah terkait penutupan alur sungai harus melalui otoritas yang berwenang. Jika pemerintah daerah bertindak sendiri tanpa koordinasi, kami tidak akan menyetujuinya,” kata Hasanuddin, Rabu (26/11/2025).
Meskipun demikian, Hasanuddin menyambut baik gagasan agar pemerintah daerah memiliki peran lebih besar dalam pengelolaan Sungai Mahakam.
Ia menekankan, implementasi pengelolaan tersebut membutuhkan persiapan yang matang dan tidak bisa dilakukan secara terburu-buru.
Selain menyoroti isu penutupan, Hasanuddin juga menekankan pentingnya pengerukan sungai secara menyeluruh.
Menurutnya, pengerukan yang hanya dilakukan di hilir tidak akan cukup. Upaya ini seharusnya dimulai dari hulu, termasuk di area tambang dan saluran air, agar risiko banjir dapat diminimalkan.
Tidak hanya pengerukan, perbaikan infrastruktur penampungan air yang sudah ada sejak era kolonial Belanda juga menjadi fokusnya.
Kondisi penampungan yang dangkal dan kurang terawat sering kali memperparah banjir ketika musim hujan tiba.
“Jika kapasitas penampungan air penuh dan dibuka secara bersamaan, air akan meluap ke kota. Ditambah lagi kondisi sungai yang dangkal saat pasang, banjir sulit dihindari,” jelas Hasanuddin.
Ia menekankan bahwa koordinasi yang erat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota sangat penting dalam mengelola Sungai Mahakam dan mengatasi banjir.
“Dengan kerja sama yang solid antar pihak terkait, pengelolaan sungai dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
[anr|anl|ads dprd kaltim]