Infokaltim.id, Samarinda – Fenomena kendaraan bermotor dengan plat nomor luar daerah yang masih aktif di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mendapat sorotan.
Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, mengingatkan bahwa hal ini berpotensi merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menimbulkan ketidakadilan dalam pemanfaatan fasilitas publik.
Nurhadi menegaskan, kendaraan yang beroperasi dalam jangka waktu lama di wilayah Kaltim seharusnya menyesuaikan plat nomor dan membayar pajak sesuai daerah setempat.
“Meski kendaraan pribadi atau mobil tambang berasal dari luar daerah, apabila sudah lama beraktivitas di Kaltim, seharusnya melakukan balik nama dan menyetorkan pajak di sini,” ujarnya pada Rabu (26/11/2025).
Ia menambahkan, kasus serupa pernah terjadi di Sumatera Utara, di mana kendaraan plat Banda Aceh banyak beroperasi tanpa menyesuaikan pajak daerah setempat.
Menurut Nurhadi, masalah ini bukan sekadar soal pajak, melainkan juga soal keadilan.
“Jika mobil plat luar membayar pajak di daerah asal tetapi memakai jalan dan fasilitas di Kaltim, siapa yang menanggung kerusakan? Beban itu ditanggung warga Kaltim, dan ini jelas tidak adil,” kata politisi PPP tersebut.
Selain itu, Nurhadi juga menyoroti keberadaan mobil pribadi berplat luar daerah yang mendominasi area parkir di kota Balikpapan. Kendaraan dengan plat B, D, DD, L, dan S sering mengurangi ruang parkir bagi warga lokal, meski mereka juga sudah membayar pajak dan biaya parkir.
Meski memahami regulasi yang membatasi Samsat menarik pajak dua kali untuk kendaraan yang sama, Nurhadi menekankan pentingnya peran Samsat dan Dinas Perhubungan untuk menindak kendaraan yang telah beroperasi lebih dari satu atau dua tahun tanpa mengganti plat nomor.
“Ini bukan soal menolak kerja sama antar daerah, tetapi tentang keadilan serta optimalisasi PAD Kaltim,” pungkasnya.
[anr|anl|ads dprd kaltim]