Minggu, November 22, 2026
BerandaBeritaDPRD PPU Sudah Kawal Penolakan Warga, Nasib Tapal Batas Saloloang-Pejala di Tangan...

DPRD PPU Sudah Kawal Penolakan Warga, Nasib Tapal Batas Saloloang-Pejala di Tangan Bupati

Infokaltim.id, Penajam – Penyelesaian polemik tapal batas Saloloang dan Pejala di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kini berada di tangan Bupati. DPRD PPU mengaku telah melakukan serangkaian upaya menuntaskan pembahasan, meninjau langsung lokasi hingga menyerahkan hasil kajian dan aspirasi penolakan masyarakat kepada pemerintah daerah.

Sekretaris Komisi II DPRD PPU, Jamaluddin, menegaskan pihaknya telah menjalankan pembahasan persoalan tersebut melalui rapat dengar pendapat (RDP) dan peninjauan lapangan.

DPRD juga telah mendengar langsung keberatan warga yang menolak perubahan batas wilayah.

Menurutnya, seluruh hasil pembahasan, termasuk surat penolakan masyarakat dan temuan lapangan, sudah disampaikan kepada pemerintah daerah. Maka, keputusan lanjutan menjadi kewenangan kepala daerah.

“Dari DPRD, tahapan pembahasan sudah kami lakukan. Kami sudah turun ke lapangan, mendengar langsung aspirasi masyarakat, menggelar RDP, dan menyerahkan hasil kajian beserta surat penolakan warga. Sekarang tinggal bagaimana keputusan bupati,” ujar Jamaluddin.

Ia menyebut DPRD hingga kini belum menerima perkembangan keputusan pemerintah daerah terkait persoalan tersebut. Pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari eksekutif setelah seluruh masukan disampaikan.

Namun, ia mengingatkan bahwa penyelesaian tapal batas tidak boleh hanya bertumpu pada keputusan administratif. Aspirasi warga yang tinggal dan memiliki keterikatan dengan wilayah tersebut harus menjadi pertimbangan utama.

Jamaluddin menilai, pembahasan persoalan batas wilayah semestinya dimulai dari masyarakat terdampak. Pemerintah perlu membentuk tim, membuka ruang musyawarah, kemudian membawa hasil kesepakatan ke tingkat pengambilan keputusan.

Ia mempertanyakan proses yang ditempuh apabila penetapan batas justru dilakukan dari tingkat atas tanpa didahului pembahasan bersama warga.

“Seharusnya tim dibentuk dari bawah. Persoalan dibicarakan bersama masyarakat, dirapatkan, dan dicari kesepakatannya terlebih dahulu. Kalau masyarakat sudah setuju, baru proses dilanjutkan ke tingkat atas,” tegasnya.

Bagi DPRD, keberatan warga Saloloang terhadap rencana perubahan batas wilayah telah menjadi bagian dari materi yang disampaikan kepada pemerintah daerah. Jamaluddin meminta hasil peninjauan dan aspirasi masyarakat tidak diabaikan dalam menentukan kebijakan.

Ia berharap Bupati PPU mempertimbangkan seluruh masukan sebelum mengambil keputusan. Sebab, persoalan tapal batas menyangkut wilayah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Keputusan tanpa komunikasi yang memadai berisiko memunculkan persoalan sosial baru di kemudian hari.

[say|adv dprd ppu]

Post Views: 7
RELATED ARTICLES

Most Popular

Post Views: 333,109