Infokaltim.id, Samarinda – Anggota Fraksi PKS DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menanggapi keputusan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, yang merampingkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Wilayah Kerja Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Samri menyebutkan, bahwa strategi yang dilakukan orang nomor satu di Samarinda itu mampu menekan pengeluaran belanja daerah.
“Kalau saya melihat, upaya Pak Walikota tersebut untuk meminimalisir anggaran, serta bisa dimaksimalkan untuk alokasi ke pembangunan,” ungkap Samri, Senin (18/10/2021).
Diketahui total yang dikurangi ada 12 OPD sehingga yang tersisa berjumlah 25 OPD.
Melihat OPD di Pemkot Samarinda begitu banyak, Politikus PKS ini mengatakan, potensi pemborosan anggaran sangat besar. Terlebih lagi jika bekerja secara tidak maksimal sehingga perubahan yang dilakukan oleh Walikota dinilai tepat.
“Selama ini kan OPD lumayan banyak yah. Mungkin saja banyak dengan sedikit OPD ini Pemkot mampu mengontrol serta lebih maksimal. Kalau banyak tapi tidak maksimal kan mending yang sedikit tapi efektif,” ucapnya.
Dikatakan Samri, langkah yang diambil Walikota tidak hanya menekan pengeluaran daerah namun untuk mengurangi terjadinya tumpang tindih kewenangan.
“Mungkin saja ada tumpang tindih kewenangan sehingga bekerja tidak maksimal akibat saling mengharap,” tuturnya.
Pihaknya juga berharap keputusan Walikota tersebut dapat meningkatkan kinerja OPD di lingkungan Pemkot.
“upaya pak wali itu bukan untuk menghilangkan jabatan terkait, tapi untuk memperkuat sinergitas OPD sesuai dengan tupoksinya masing-masing,” tutupnya.
[ SYF | SDH| ADS]
![](“https://infokaltim.id/wp-content/uploads/2024/03/ramadan-dprd-smd.jpg")
