Infokaltim.id, Samarinda – Rencana pemerintah pusat memangkas alokasi Transfer ke Daerah (TKD) mendapat sorotan serius dari DPRD Kota Samarinda.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai kebijakan tersebut akan menimbulkan persoalan besar bagi daerah, terutama yang masih bergantung pada dana transfer untuk membiayai pembangunan dan kebutuhan belanja.
“Harapan kita, mudah-mudahan rencana pemotongan TKD itu dibatalkan. Jangan sampai kebijakan ini jadi kenyataan,” tegas Deni.
Ia menjelaskan, meskipun pemangkasan TKD baru sebatas wacana dan belum dituangkan dalam keputusan resmi, keresahan di daerah sudah mulai terasa. Sebab, kata Deni bahwa mayoritas pemerintah daerah belum memiliki kemandirian fiskal yang kuat.
“Kalau kita bicara kemandirian fiskal, di Indonesia hanya ada empat provinsi yang bisa berdiri sendiri. Itu pun karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka lebih besar dibanding transfer pusat,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi serupa terjadi di tingkat kabupaten/kota. Hanya beberapa daerah yang benar-benar mampu menghidupi operasionalnya sendiri, sementara sebagian besar masih sangat bergantung pada dana dari pusat.
“Kurang lebih hanya delapan kabupaten/kota yang bisa menopang kebutuhan daerahnya sendiri. Selebihnya masih membutuhkan dukungan besar dari pusat,” imbuhnya.
Deni mengingatkan, jika kebijakan pemangkasan TKD benar-benar dilaksanakan, imbasnya akan langsung dirasakan masyarakat.
Pembangunan berpotensi terhambat, sementara pelayanan publik pun dikhawatirkan ikut terganggu.
“Dana transfer itu sangat vital. Hampir semua daerah menggantungkan pembangunan pada dana dari pemerintah pusat. Kalau dipotong, tentu yang paling terdampak adalah masyarakat,” pungkasnya.
[anr|anl|adv]