Infokaltim.id, Samarinda- Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani menanyakan terkait kelanjutan proyek terowongan yang dianggap sebagai langkah strategis mengatasi kemacetan di Jalan Sultan Alimudin (Gunung Manggah).
Sejak dimulainya pada tahun 2022, proyek terowongan di Samarinda senilai Rp 395 miliar telah menjadi fokus perhatian dari legislatif Samarinda. Angkasa Jaya Djoerani, menyoroti beberapa kendala yang menjadi hambatan dalam kelancaran proyek ini.
Angkasa mengungkapkan kekhawatirannya terkait pemenuhan Analisis Mengenai Lalu Lintas Jalan, yang belum terlaksana menurut informasi dari Dinas Perhubungan (Dishub).
“Ya makanya hasil analisis dampak lalu lintas perlu dicerminkan dalam pembangunan tersebut,” ungkapnya (16/01/2024).
Selain itu, Angkasa juga menyoroti masalah tembusan terowongan di segmen Jalan Kakap. Diketahui bahwa konflik antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kota Samarinda masih menjadi isu terkait jalan tersebut.
Politikus PDIP inipun meminta kepastian apakah persoalan ini sudah teratasi atau masih menjadi kendala yang bisa mempengaruhi target selesai proyek pada bulan September mendatang.
“DPRD Samarinda membutuhkan kepastian, apakah soal itu benar-benar sudah clear atau belum. Karena September nanti harusnya terowongan ini sudah selesai terbangun,” tegas Angkasa.
[hrd|ads]