Infokaltim.id, Samarinda – Ketidakhadiran Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda dalam rapat dengar pendapat terkait penyelesaian upah pekerja Teras Samarinda menuai kecaman dari Anggota Komisi III DPRD Samarinda. Permasalahan ini telah berlangsung cukup lama dan belum menemukan titik terang penyelesaian.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan bahwa kedudukan DPRD sejajar dengan Walikota, sehingga sudah seharusnya Kepala Dinas PUPR hadir saat dipanggil untuk rapat.
“DPRD itu sejajar dengan Walikota. Kalau dia dipanggil Walikota, kira-kira, dia akan izin atau tidak? Dia akan tidak hadir atau tidak? Karena DPRD dengan kepala daerah itu setara. Jadi kalau kami panggil, mestinya dia datang,” tegas Rohim.
Misalkan kata Rohim bahwa ketidakhadiran Kepala Dinas PUPR menyebabkan permasalahan upah 84 pekerja Teras Samarinda menjadi berlarut-larut. Dinas PUPR hanya mengirimkan perwakilan yang tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan.
“Kami kalau mau egois, pertemuan itu kami bubarkan. Untuk apa melakukan pertemuan, rapat dengar pendapat, menghadirkan OPD sedangkan yang hadir adalah pihak yang tidak bisa mengambil keputusan? Bisa saja kami usir,” ungkap Rohim menggambarkan kekecewaannya.
Saat ditanya apakah DPRD menanyakan alasan ketidakhadiran Kepala Dinas PUPR, Rohim menjawab dengan tegas bahwa mereka tidak menanyakan dan tidak mau tahu alasannya. Menurutnya, tidak ada alasan yang dapat membenarkan ketidakhadiran Kepala Dinas dalam rapat yang dipanggil oleh lembaga setara dengan Walikota.
Permasalahan upah pekerja Teras Samarinda sendiri telah berlangsung selama lebih dari satu tahun. Sebanyak 84 pekerja belum menerima upah mereka, yang tentunya berdampak pada kesejahteraan keluarga mereka.
“Akibat ketidakhadiran, akhirnya masalah ini berlarut-larut tidak bisa terselesaikan,” tegas Rohim, menunjukkan keprihatinannya terhadap nasib para pekerja yang terus menunggu haknya.
Rohim juga menyinggung bahwa permasalahan di Dinas PUPR bukan hanya soal upah pekerja Teras Samarinda, tetapi juga terkait proyek-proyek lain yang dinilai tidak maksimal, seperti kasus Tugu Pesut di Simpang Lembuswana, serta permasalahan jalan dan drainase yang berada di bawah tanggung jawab PUPR.
[Arya|Anl|Adv]