Infokaltim.id, Samarinda- Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah menyoroti perusahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang selama ini terus di-support dana melalui APBD namun tidak maksimal sumbangsinya terhadap pembangunan Samarinda melalui pendapat asli daerah (PAD).
“kita berpikir logis dan sederhana saja, misalkan kita diberi modal kemudian tidak menghasilkan keuntungan untuk apa terus diberikan, kalau hanya sekali tidak masalah tapi ini sudah berulang kali,” ungkap Laila Fatihah, di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat. Jum’at, (1/10/2021).
Dia berpendapat bahwa selama ini sejumlah perusahan milik Pemkot terus di-supplay dana, namun kontribusinya dalam menyumbang PAD terbilang minim. Sementara jajaran Komisi II DPRD Samarinda menggunakan fungsinya sebagai pengawasan terus melakukan evaluasi tapi pada kenyataan perusahan milik Pemkot tersebut belum juga berubah soal manajemennya.
“Ada beberapa perusahan milik Pemkot yang masuk dalam daftar evaluasi kami. Buat apa kita pertahan, untuk apa juga disubsidi terus, tapi tidak ada untungnya. Ini membuat kami menjadi tanda tanya, ada di dalamnya,” pungkas Laila Fatihah.
lebih lanjut, kata Laila Fatihah bahwa hal tersebut telah disampaikan kepada Wali Kota Samarinda yang baru yakni Andi Harun untuk membenahi sejumlah perusahaan milik pemkot yang setiap tahun terus mengalami kerugiaan.
“Kami sudah sampaikan ke Pak Andi Harun secara lisan, untuk kelembagaan belum, tapi dia (Andi Harun, red) merespon dengan baik masih melakukan komunikasi untuk menuntaskan permasalahan ini,” tutur Laila Fatihah
[SDH | ADS]
![](“https://infokaltim.id/wp-content/uploads/2024/03/ramadan-dprd-smd.jpg")
