Minggu, November 22, 2026
BerandaBeritaDua Kelurahan di PPU Jadi Prioritas Penanganan Kawasan Kumuh, Luasnya 51,25 Hektare

Dua Kelurahan di PPU Jadi Prioritas Penanganan Kawasan Kumuh, Luasnya 51,25 Hektare

Infokaltim.id, Penajam– Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menetapkan Kelurahan Penajam dan Kelurahan Maridan sebagai lokasi prioritas penanganan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Kedua wilayah tersebut memiliki total luasan kawasan kumuh mencapai 51,25 hektare. Penetapan itu mengacu pada Surat Keputusan (SK) Bupati PPU Nomor 197 Tahun 2025 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten PPU.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) PPU, Riviana Noor, menjelaskan penanganan kawasan tersebut dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kekumuhan berdasarkan tujuh indikator. Ketujuh indikator tersebut meliputi kondisi bangunan, jalan lingkungan, drainase, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah atau sanitasi, persampahan, serta proteksi kebakaran.

“Prioritas penanganan kawasan permukiman saat ini sesuai dengan SK Bupati PPU Nomor 197 Tahun 2025, yakni di Kecamatan Sepaku, Kelurahan Maridan dan Kecamatan Penajam, Kelurahan Penajam, dengan total luasan 51,25 hektare,” jelas Riviana.

Berdasarkan pemetaan Disperkimtan PPU, kawasan kumuh di Kelurahan Penajam terbagi menjadi dua lokasi. Pertama, kawasan Penajam I yang meliputi Kerok Laut dan Kayu Api dengan luas 14,89 hektare. Kawasan ini dihuni sebanyak 1.192 jiwa. Kedua, kawasan Penajam II yang mencakup Gang Buaya dan Pasar Lama dengan luas 13,04 hektare. Jumlah penduduk di kawasan tersebut tercatat sebanyak 1.270 jiwa.

Sementara itu, di Kecamatan Sepaku, penanganan difokuskan pada dua kawasan di Kelurahan Maridan. Kawasan Maridan I berada di Tanjung Harapan dengan luas 10,24 hektare dan dihuni 1.829 jiwa.
Adapun kawasan Maridan II memiliki luas 13,08 hektare dengan jumlah penduduk sebanyak 698 jiwa.

Riviana mengatakan, upaya penanganan tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah kabupaten. Disperkimtan juga terus mengusulkan bantuan kepada pemerintah provinsi maupun pihak terkait lainnya dengan mempertimbangkan status kewenangan dan luasan kawasan kumuh.

Menurutnya, dukungan pemerintah provinsi telah direalisasikan untuk membantu penanganan kawasan kumuh di PPU pada 2024 dan 2025.

“Pengusulan bantuan terus dilakukan sesuai dengan status kewenangan luasan kawasan kumuh, seperti yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 dan 2025 melalui bantuan penanganan oleh Pemerintah Provinsi,” ungkapnya.

Terkait waktu pelaksanaan pembangunan, Riviana menyebut penanganan kawasan kumuh tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan penetapan lokasi. Pemerintah daerah harus mempertimbangkan pembagian kewenangan, kesiapan dokumen perencanaan, serta kemampuan keuangan daerah.

“Prioritas pembangunan dapat dilakukan dengan memperhatikan kewenangan, tahapan dokumen perencanaan, serta kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.

[nly|anl|adv kmf ppu]

Post Views: 149
RELATED ARTICLES

Most Popular

Post Views: 333,027