Infokaltim.id, Tenggarong- DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyelesaikan Rapat Paripurna ke-24 yang beragenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan Raperda APBD 2026 pada Jum’at (07/11/2025).
Setelah itu, rapat dilanjutkan dengan Rapat Paripurna ke-25 yang berisi tanggapan Pemerintah Kabupaten Kukar terhadap pemandangan umum fraksi.
Dalam penyampaian nota keuangan yang dibacakan Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin, APBD Kukar tahun anggaran 2026 diproyeksikan mencapai Rp 7,35 triliun, selaras dengan hasil pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD.
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menilai, angka tersebut menunjukkan konsistensi antara Pemkab dan DPRD dalam proses penyusunan anggaran.
Politikus PDI Perjuangan tersebut menekankan, agar pemerintah pusat tetap menyalurkan hak-hak daerah sesuai porsi yang seharusnya.
“Konsisten di angka Rp 7,35 triliun ini penting. Secara riil mungkin nilainya di bawah itu, tetapi dengan kesepakatan bersama kita tetap mengacu pada angka tersebut. Hitungan awal sempat mencapai Rp 9 triliun, namun angka Rp 7,35 triliun dinilai paling realistis,” terangnya.
Selain itu, Yani mengungkapkan bahwa setelah paripurna rampung, Raperda APBD 2026 dijadwalkan dibahas lebih detail dalam Badan Anggaran DPRD selama dua pekan.
Kata Yani, target pengesahan menjadi perda dapat dilakukan pada pekan keempat November 2025.
“Kita akan cek kembali kesesuaian angka dan program dengan RPJMD. Jika sudah sesuai, tentu akan kita setujui bersama,” tutupnya.
[rfr|anl|adv dprd kukar]