Infokaltim.id, Tenggarong- DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Paripurna ke-23 Masa Sidang I di Ruang Sidang Utama DPRD pada Jum’at (07/11/2025).
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar menyampaikan nota keuangan APBD Kukar Tahun Anggaran 2026 dengan total nilai Rp 7,5 triliun.
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menyatakan bahwa penyampaian nota keuangan tersebut telah sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku, meskipun terdapat sejumlah catatan dan pertimbangan dari beberapa fraksi.
“Penyampaian nota APBD ini telah sesuai aturan dan tata tertib, meskipun ada beberapa pertimbangan dari sejumlah fraksi,” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan tersebut menegaskan, angka yang diajukan Pemkab Kukar telah sesuai dengan kondisi riil potensi keuangan daerah dan sejalan dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang sebelumnya disampaikan.
“Penyampaian nota keuangan ini sesuai dengan riil potensi keuangan daerah. Angka ini sesuai dengan KUA-PPAS yang telah disampaikan sebelumnya,” jelasnya.
Meskipun APBD Kukar Tahun 2026 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, Yani menekankan bahwa DPRD Kukar tetap sepakat untuk konsisten pada angka yang diajukan pemerintah daerah.
“Meskipun APBD 2026 ini mengalami penurunan, kami bersama Pemkab Kukar tetap konsisten di angka tersebut. Jika yang disampaikan Rp 7,5 triliun, kita konsisten di Rp 7,5 triliun itu,” tegasnya.
Yani menambahkan, DPRD Kukar akan segera melakukan pembahasan lebih mendalam melalui Badan Anggaran (Banggar). Targetnya, pengesahan APBD 2026 dapat dilakukan pada pertengahan November 2025.
“Setelah ini kita bahas di Banggar dalam dua pekan ke depan. Kita juga akan mengkroscek nota keuangan agar pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat dan tepat sasaran,” timpalnya.
[rfr|anl|adv dprd kukar]