Infokaltim,id Tenggarong- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berkomitmen untuk menyediakan informasi hukum yang aktual dan akurat kepada masyarakat.
Sekretaris DPRD Kukar, M Ridha Darmawan, menegaskan bahwa tujuan utama JDIH adalah untuk menciptakan pendayagunaan dokumen hukum yang responsif dan akuntabel.
Ridha menekankan pentingnya JDIH DPRD Kukar sebagai sumber informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
“Kami ingin JDIH menjadi wadah informasi yang tepat bagi masyarakat, yang bisa diakses oleh siapapun dengan mudah,” ujarnya, Kamis (8/8/2024).
Kata dia, saat ini, JDIH masih dalam proses penilaian dari pusat dan kegiatan eksternal sementara dihentikan. Namun, proses pengunggahan peraturan dan dokumen tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Walaupun kegiatan luar kami tunda, pengunggahan peraturan dan dokumen tetap kami lakukan untuk pelayanan informasi kepada masyarakat,” jelas Ridha.
Ridha menjelaskan, setelah penilaian dari pusat selesai, pihaknya berencana menghadirkan inovasi baru dalam penyajian informasi mengenai DPRD Kukar.
“Kami akan menonjolkan apa yang diperjuangkan oleh anggota dewan, seperti rapat dan peraturan daerah (Perda) terkait lingkungan hidup. Semua itu bisa dilihat dari notulen rapat yang akan kami tampilkan di JDIH,” sambungnya.
Kata Ridha, fokus utama DPRD Kukar saat ini adalah mengurus administrasi calon anggota legislatif yang terpilih.
Ridha memastikan bahwa meskipun ada banyak agenda, JDIH tetap berjalan dan memberikan pelayanan melalui website resmi yang ada.
“Bukan berarti JDIH tidak aktif, kami tetap melakukan pengunggahan dan pelayanan kepada masyarakat,” tutup Ridha.
[Adv|DPRD Kukar]