Infoakltim.id, Tenggarong- Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Junaidi mengungkapkan bahwa pertemuan dengan Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara bersama Sultan Kutai Kartanegara membahas pentingnya pengakuan terhadap hak masyarakat adat yang belum sepenuhnya diakomodir oleh regulasi yang ada.
“Itu membahas tentang masyarakat adat, karena masyarakat adat kita banyak yang secara regulasi itu belum mendapatkan haknya,” jelasnya.
Kata dia, dalam pertemuan tersebut, pihak DPRD Kukar meminta kepada OIKN untuk mengakomodir masyarakat adat, kesultanan, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam kebijakan yang dijalankan di IKN.
Politikus PDI Perjuangan tersebut menegaskan bahwa masyarakat adat harus dilibatkan dalam setiap keputusan dan kebijakan terkait IKN, karena mereka adalah pemilik sah wilayah tersebut.
“Jangan sampai memangkas peran mereka, karena mereka lah yang punya wilayah,” tambahnya.
Sebagai langkah lanjut, DPRD Kukar juga berkomitmen untuk menyelesaikan peraturan daerah (perda) tentang hukum adat, agar power yang dimiliki oleh masyarakat adat dapat diakui dalam konteks kebijakan daerah maupun nasional.
“Masyarakat sesuai aturan itu harus diberikan proporsi dan partisipasinya dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di IKN,” ujar Junaidi.
Ia juga mengkritisi pembangunan IKN yang dianggap tidak ramah terhadap masyarakat adat, dan mengingatkan agar kepentingan dan harapan mereka tidak terabaikan dalam proses pembangunan yang simbolis bagi nusantara ini.
“IKN sudah memberikan simbol sebagai nusantara, hal ini menunjukkan pentingnya keberpihakan terhadap masyarakat adat dalam pembangunan IKN,” pungkasnya.
[Adv|DPRD Kukar]