Infokaltim.id, Penajam – Upaya Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak diminta tidak dilakukan secara terburu-buru, terutama terhadap usaha masyarakat yang belum mulai beroperasi.
Ketua Komisi I DPRD PPU, Ishaq Rahman, mengingatkan pemerintah daerah agar mempertimbangkan kondisi dan tahapan pengembangan usaha sebelum menetapkan kewajiban perpajakan.
Menurutnya, kebijakan optimalisasi PAD memang diperlukan untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah. Namun, penerapannya harus tetap memperhatikan keberlangsungan usaha masyarakat.
Ishaq mencontohkan adanya masyarakat yang baru membangun pondasi tempat usaha atau masih dalam tahap persiapan pengembangan fasilitas, tetapi sudah muncul pembahasan mengenai kewajiban pajaknya.
Ia menilai pemerintah harus mampu membedakan antara usaha yang telah beroperasi dan kegiatan usaha yang masih dalam proses pembangunan.
“Jangan sampai pemerintah terlalu terburu-buru menarik pajak terhadap usaha yang bahkan belum berjalan atau masih dalam tahap pembangunan,” ujarnya.
Menurut Ishaq, masyarakat yang sedang merintis usaha membutuhkan ruang untuk menyelesaikan pembangunan dan mempersiapkan operasional bisnisnya.
Apabila kewajiban pajak dibebankan tanpa mempertimbangkan tahapan usaha, kebijakan tersebut berpotensi menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha.
Padahal, pertumbuhan sektor usaha masyarakat juga dapat menjadi salah satu sumber penguatan ekonomi daerah dalam jangka panjang.
“Pemerintah harus memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya terlebih dahulu,” katanya.
Ishaq menegaskan, kebijakan perpajakan harus diterapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan objek pajak, status kegiatan usaha, serta kondisi yang menjadi dasar pengenaan kewajiban.
Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai jenis pajak, waktu mulai dikenakan, dan mekanisme pembayarannya.
Menurutnya, sosialisasi menjadi penting agar tidak muncul kesalahpahaman antara pemerintah dan pelaku usaha.
Ia mengingatkan, target peningkatan PAD tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan iklim investasi dan keberlangsungan usaha masyarakat.
“Optimalisasi PAD penting, tetapi jangan dilakukan secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan keberlangsungan usaha masyarakat,” tegasnya.
Ishaq berharap pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang seimbang antara kepentingan penerimaan daerah dan kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan usaha.
Dengan pendekatan yang tepat, peningkatan PAD diharapkan tidak menjadi beban bagi pelaku usaha, melainkan tumbuh seiring berkembangnya aktivitas ekonomi di PPU.
Ia menilai, pemerintah perlu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan pelaku usaha melalui kebijakan yang transparan, proporsional, serta memberikan kepastian hukum.
“Usaha yang berkembang dan mampu bertahan pada akhirnya juga berpotensi memberikan kontribusi lebih besar terhadap penerimaan daerah,” tutupnya.
[nly|adv dprd ppu]
