Infokaltim.id, Samarinda – Meningkatnya jumlah gerobak kopi yang tersebar di berbagai titik di Kota Samarinda memicu perhatian serius dari DPRD setempat. Komisi I DPRD mendorong adanya penataan yang tidak merugikan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Suparno, menyatakan perlunya pendekatan kebijakan yang humanis dan solutif dari Pemerintah Kota, bukan semata-mata mengandalkan penggusuran.
Menurutnya, meskipun keberadaan gerobak kopi kerap menempati trotoar dan badan jalan yang mengganggu estetika kota serta lalu lintas, solusi yang kaku justru dapat memicu ketegangan sosial dan mengancam mata pencaharian warga.
“Kalau dilihat dari sisi kemanusiaan, mereka ini sedang berjuang menghidupi keluarga di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Mereka adalah bagian dari UMKM yang perlu kita lindungi,” ucap Suparno.
Ia mengusulkan agar pemerintah mengkaji pembentukan zona-zona khusus untuk para pedagang gerobak kopi, dilengkapi dengan aturan jam operasional yang tertata.
“Bisa saja disiapkan titik tertentu, seperti lokasi A, B, atau C, dengan jam jualan yang sudah diatur. Ini akan menciptakan keteraturan, tanpa mematikan usaha mereka,” jelasnya.
Suparno juga menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi dalam proses penertiban, mulai dari dinas teknis hingga perangkat wilayah seperti kelurahan dan kecamatan.
Menurutnya, pendekatan kolaboratif ini jauh lebih efektif ketimbang hanya mengandalkan penindakan dari Satpol PP.
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah agar tak sekadar menata, tetapi juga berperan aktif dalam pemberdayaan UMKM agar dapat bertahan di tengah dinamika pembangunan kota.
“Penataan itu memang perlu, tapi jangan sampai mematikan usaha rakyat kecil,” tutup Suparno.
[anr|anl|adv]