Infokaltim.id, Penajam – DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) meminta proses pemekaran desa tetap berjalan meski persoalan batas wilayah masih memicu gejolak di tingkat masyarakat.
Penyesuaian batas yang masih dipersoalkan dinilai dapat dibahas bersamaan melalui Biro Hukum tanpa harus membatalkan kesepakatan yang telah ditandatangani.
Anggota DPRD PPU, Mahyudin, mengatakan kesepakatan batas wilayah sebelumnya telah ditandatangani masing-masing pihak. Karena itu, munculnya persoalan di lapangan tidak serta-merta menjadi alasan untuk membatalkan seluruh proses yang sudah disepakati.
Menurut dia, persoalan batas yang masih membutuhkan perbaikan tetap harus dibicarakan. Namun, pembahasan tersebut perlu berjalan beriringan dengan tahapan pemekaran agar tidak menghambat wilayah lain yang juga masuk dalam usulan.
Ia mencontohkan persoalan batas Nipah-Nipah dengan Lawe-Lawe. Sementara Lawe-Lawe juga berbatasan dengan wilayah lain, termasuk Nenang. Perubahan pada satu wilayah berpotensi memengaruhi wilayah yang berbatasan langsung dengannya.
“Persoalan batas wilayah ini seperti menyusun puzzle. Ketika ada satu wilayah yang mengalami perubahan karena persoalan batas, wilayah lain yang saling bersinggungan juga bisa ikut terdampak,” jelasnya.
Mahyudin menegaskan, DPRD sebelumnya telah sepakat agar proses pemekaran tetap berjalan sambil membahas bagian-bagian batas wilayah yang masih perlu diperbaiki.
“Kalau memang ada bagian yang harus diubah, bisa dibicarakan dan diselesaikan dalam proses berjalan,” ujarnya.
Ia mengakui hingga kini masih terdapat gejolak di tingkat bawah. Meski begitu, pembahasan dan penyelesaian persoalan batas wilayah tetap berlangsung.
Mahyudin berharap dinamika tersebut tidak membuat proses pemekaran kembali terhenti. Kejelasan batas tetap diperlukan, tetapi penyelesaiannya harus dilakukan tanpa mengabaikan tahapan pemekaran yang telah disepakati.
