Infokaltim.id, Samarinda– Meski kasus stunting di Samarinda mengalami penurunan tiga tahun terakhir dari 25,3 persen pada 2022, hingga 2025 turun mencapai 17,13 persen melampaui target nasional yaitu 18 persen. Namun, anggota DPRD Samarinda belum merasa puas dengan angka tersebut.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Riska Wahyuningsih merasa belum puas dengan angka stunting meskipun turun setiap tahun.
“bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat semua pihak berpuas diri, karena jika dibandingkan dengan partisipasi masyarakat masih di bawah, sehingga kami terus mendorong agar Pemkot lakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan partisipasi masyarakat,” ujarnya.
Disebutkan Riska, partispasi masyarakat dalam kegiatan posyandu dinilai masih minim kurang lebih mencapai 28 persen saja. Untuk meningkatkan partisipasi maka Pemkot Samarinda menggerakan semua sumber daya dan instrumennya bahkan mengandeng pihak lain untuk melakukan sosialisasi sebagai upaya untuk memberikan informasi dan kesadaran masyarakat.
“Bisa jadi masyarakat juga minim informasi sehingga sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Riska mendorong agar Pemkot Samarinda meningkatkan kualitas data yang akurat dan mutakhir di kecamatan, kelurahan hingga ke RT.
“Misalkan melalui program yang telah dibuat oleh Pemkot seperti desa cantik sebagai langka untuk mempercepat pembaruan data di seluruh wilayah Samarinda,” tuturnya.
Ia menegaskan, ketersediaan data yang akurat merupakan fondasi utama dalam mendukung keberhasilan berbagai program pembangunan, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Riska menyoroti pentingnya peran data dalam mendukung program-program strategis, khususnya yang dijalankan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB).
Salah satu fokus utama yang ia angkat adalah upaya percepatan penurunan angka stunting melalui program Gerakan Orang Tua Jaga Stunting (Genting).
Program Genting dirancang untuk melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai orang tua asuh bagi keluarga yang berada dalam kondisi rentan.
Melalui pendekatan ini, diharapkan pendampingan terhadap anak-anak yang berisiko stunting dapat dilakukan secara lebih intensif dan berkelanjutan.
Riska menilai, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat dan selalu diperbarui.
Dengan dukungan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), ia optimistis proses identifikasi dan intervensi terhadap sasaran program dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat.
“Data dari BPS yang terus diperbarui tentu akan sangat membantu, terutama dalam memastikan bahwa intervensi yang dilakukan benar-benar menyasar pihak yang membutuhkan,” jelasnya.
Ia juga menekankan kolaborasi antara Kominfo dan BPS menjadi solusi atas permasalahan klasik dalam sistem pendataan, yakni keterlambatan pembaruan informasi.
Dengan sistem yang terintegrasi, pergerakan data kini dapat dipantau secara berkala, bahkan dalam jangka waktu yang lebih singkat.
Jika sebelumnya pembaruan data cenderung memakan waktu lama, kini dengan adanya sinergi antarinstansi, proses tersebut dapat dilakukan secara mingguan bahkan harian.
Hal ini memungkinkan setiap perubahan kondisi di lapangan dapat segera tercatat dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
“Dengan sistem yang baru ini, setiap perubahan bisa langsung terdata. Jadi tidak ada lagi keterlambatan yang signifikan dalam pembaruan informasi,” pungkas Riska.
[anr|anl|adv]