Infokaltim.id, Samarinda- Ketidakpastian politik yang baru-baru ini muncul telah menyebabkan “kekosongan hukum,” menurut Nursobah, Anggota DPRD Samarinda. Dia menyoroti bahwa perpecahan dalam parlemen, terutama terkait sistem pemilihan umum (Pemilu), telah memperparah situasi tersebut.
“Perpecahan antar fraksi di parlemen telah menambah kompleksitas proses demokrasi kita,” kata Nursobah.
Nursobah menekankan bahwa situasi ini telah mempengaruhi cara kerja pemerintahan. Dia merenung, “Apakah eksekutif, legislatif, dan yudikatif – dengan semua instrumen mereka – sedang di bawah pengaruh kekuasaan?”
“Lembaga yang dipimpin Puan Maharani tampak bertekuk lutut, mengikuti irama istana tanpa mampu berdiri tegak,” ungkapnya.
Menurut Nursobah, kejadian ini telah meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab dan menambah ketidakpastian di kalangan rakyat. “Mereka melihat anggota dewan yang semakin kehilangan nyali dan partai-partai parlemen yang juga semakin hilang suaranya,” jelasnya.
Lebih jauh, Nursobah mengingatkan bahwa kita telah melewati 25 tahun reformasi. “Tampaknya benih-benih dan gaya orde baru sedang dihidupkan kembali, membuat ruang bagi suara-suara kritis semakin sempit,” tuturnya.
“Kritikus dan seniman masih terus mengomentari para wakil rakyat yang terhormat, mengingatkan mereka tentang tanggung jawab mereka kepada rakyat,” ujar Nursobah pada akhir wawancaranya.
[Ard|Ads]