Infokaltim.id, Tenggarong– Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) gandeng Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) – Pertamina Hulu Mahakam (PHM), untuk mendukung Sustainnable Development Goals (SDGs) nomor 4, yaitu menjamin pendidikan yang inklusif dan setara secara kualitas, dan mendukung kesempatan belajar seumur hidup untuk semua.
Dukungan tersebut ditandai dengan penyerahan Beasiswa Mahakam tahun akademik 2022/2023 kepada enam orang mahasiswa, oleh Bupati Kukar Edi Damansyah, Minggu (31/7/2022) di Rumah Jabatan Bupati Kukar, Tenggarong.
SKK Migas dan PHM memberikan program beasiswa bertujan memberikan akses pendidikan tinggi guna meningkatkan Sumber Daya Manusia yakni generasi muda dan guru, yang kedepannya akan berimbas pada peningkatan pembangunan yang berkelanjutsn diseputar wilayah operasi PHM.
Senior Manager Driling Well Intervention PHM, M Sobirin mengatakan, program beasiswa Mahakam diberikan oleh SKK Migas-PT PHM berfokus pada pendidikan lanjutan perguruan tinggi jenjang D3/D4/S1/S1 guru Linier dan S2.
“Pembayaran dilakukan dengan sistem pemberian beasiswa SPP penuh, yaitu SPP tetap dan SPP variable yang di bayarkan secara langsung melalui pihak perguruan tinggi,” ujarnya.
Dikatakan Sobirin, pemberian beasiswa saat ini sedang berlangsung untuk semester ganjil 2022 dan semester genap di tahun 2023 awal.
Adapun penerima Beasiswa Mahakam itu sebanyak 51 orang yang terjaring melalui tes administrasi dan tes wawancara, diantaranya 8 mahasiswa dari Samboja, 17 dari Muara Jawa, 4 dari Sangasanga, 5 dari Muara Badak dan 17 orang dari Anggana.
“Semoga beasiswa yang diperoleh bisa bermanfaat dan kami sangat berharap penerima beasiswa ini bisa memanfaatkan sebaik mungkin, dan yang tak kalah pentingnya dapat membangun Kukar lebih maju lagi,” harapnya.
Sementara itu Bupati Edi Damansyah berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada SKK Migas-PHM atas kepeduliannya terhadap dunia pendidikan Kukar.
Bupati juga menginginkan adanya evaluasi serta data -data terhadap pemberian beasiswa. Hal itu agar jangan sampai yang menerima beasiswa tersebut sudah tidak berkuliah lagi, namun masih menerima beasiswa.
“Jangan sampai hal seperti ini jadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan , karena hal ini pernah terjadi di Pemkab Kukar, untuk itu data valid sangat penting,” tutupnya.
[Rzf | Ard | Ads]
![](“https://infokaltim.id/wp-content/uploads/2024/03/ramadan-dprd-smd.jpg")
