Infokaltim.id, Samarinda– Setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait polemik lokasi SMAN 10 Samarinda, DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menekankan pentingnya kebijakan yang adil dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam menindaklanjuti keputusan Mahkamah Agung (MA).
Sekolah tersebut akan dikembalikan ke lokasi semula di Jalan HAM Rifaddin, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir.
Komisi IV DPRD Kaltim menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Yayasan Melati sebagai pihak yang turut berkontribusi dalam lahirnya SMA Negeri 10.
Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi, menyatakan bahwa pelaksanaan putusan hukum tidak boleh mengorbankan aset maupun hak pendidikan siswa-siswa Yayasan Melati.
“Secara psikologis kita semua paham keputusan MA harus dilaksanakan. Tapi jangan sampai Yayasan Melati dan para siswanya malah tersingkir. Kami sudah tegaskan agar itu tidak terjadi,” ujar Darlis, Selasa (20/5/2025).
Ia menambahkan, Yayasan Melati memiliki peran signifikan dalam sejarah pendirian SMAN 10 dan kontribusinya tak boleh diabaikan, terutama menyangkut kelangsungan pendidikan bagi para siswa.
“Bukan hanya karena sejarah, tetapi karena mereka juga bagian penting dari proses pendidikan. Masa depan siswa tidak boleh dikorbankan. Mereka aset bangsa,” katanya.
Menurut Darlis, masih ada opsi yang bisa dijajaki Pemprov, termasuk penggunaan bangunan milik Yayasan Melati untuk kegiatan belajar mengajar, asalkan ada kejelasan pembagian dan pengelolaan.
“Kalau memang tetap di satu lokasi, perlu ada pemisahan yang jelas, baik dari sisi aset maupun lahan. Pemerintah bisa mempertimbangkan skema pinjam pakai agar proses pendidikan tetap berjalan tanpa ada yang dirugikan,” jelasnya.
DPRD Kaltim meyakini bahwa solusi kompromi bisa dicapai, asalkan semua pihak mengedepankan dialog dan kepentingan pendidikan.
[anr|anl|adv]